ilustrasi. (Foto: dok.inapex)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id –  Ternyata program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi banyak peminat khususnya bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kemudian bagaimana alasan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk, Maryono mendatangi Kementerian Keuangan Republik Indonesia (RI).

Kabarnya, salah satu pokok bahasan dalam rapat pertemuan di Kementerian Keuangan tersebut yaitu soal program pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam program sejuta rumah.

Lebih lanjut Basuki mengakui, sejak tahun 2015, pemerintah telah menyalurkan program KPR Subsidi yang diberi nama Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Lewat fasilitas ini, pemerintah memberikan sejumlah keringanan dari mulai subsidi bunga cicilan KPR hingga uang muka alias DP ringan hingga 1% dari harga rumah.

Dalam penyalurannya, tercatat minat masyarakat untuk memperoleh fasilitas ini sangat tinggi. Tingginya minat masyarakat membuat realisasi penyaluran FLPP tahun 2015 dan 2016 lebih besar dari anggaran yang disediakan pemerintah.

“Kami ke sini untuk membicarakan program satu juta rumah. Diketahui program satu juta rumah ini pemerintah punya program FLPP dan subsidi selisih bunga. Kita ini tahun yang lalu 2015-2016 mengeluarkan kredit melebihi dari programnya yang disediakan pemerintah waktu itu,” tutur Basuki usai rapat tersebut,” Senin (19/6).

Kelebihan dana tersebut, selama ini ditalangi oleh Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai salah satu bank pelaksana penyaluran KPR bersubsidi. Totalnya sekitar Rp 600 miliar yang terdiri dari Rp 300 miliar di 2015 dan Rp 300 miliar lagi di 2016.

Dalam rapat kali ini, disepakati bahwa penggantian dana FLPP akan dipenuhi menggunakan dana subsidi lain yaitu program subsidi selisih bunga. “Bu Menteri (Menteri Keuangan Sri Mulyani) sudah setuju kelebihannya akan dibayarkan menggunakan subsidi selisih bunga,” kata dia.

Sementara itu, Kementerian PUPR akan menindak tegas setiap pelanggaran pada Program Sejuta Rumah (PSR). Oleh sebab itu, Kementerian PUPR akan menyiapkan sejumlah langkah untuk mencegah penyimpangan.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti mengatakan berdasarkan Permen PUPR no. 26/PRT/M/2016, kelompok sasaran penerima KPR bersubsidi harus memenuhi persyaratan diantaranya harus memiliki KTP, tidak memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi dari pemerintah, punya NPWP dan SPT, dan berpenghasilan maksimal Rp 4 juta per bulan untuk rumah tapak dan Rp 7 juta per bulan untuk rumah susun.

Penerima KPR subsidi tidak hanya pekerja formal yang memiliki slip gaji, namun juga yang memiliki penghasilan tidak tetap yang dibuktikan oleh surat peryataan yang diketahui oleh kepala desa/lurah tempat KTP diterbitkan.

“Dalam peraturan tersebut juga mengatur bahwa rumah KPR bersubsidi tidak boleh disewakan atau dialihkan kepemilikannya kecuali telah dihuni lebih dari 5 tahun bagi rumah tapak dan 20 tahun bagi rumah susun,” tutur Lana.

Direktur PPDPP Budi Hartono menambahkan pihaknya juga mendapat pengaduan dari masyarakat terkait pelanggaran KPR Bersubsidi, salah satunya adalah rumah tersebut dibiarkan kosong atau tidak ditempati.

“Kami berupaya untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran tersebut dengan bekerja sama dengan instansi lain. Salah satunya untuk mendeteksi rumah yang tidak ditempati, kami bekerjasama dengan PLN. Nantinya akan dilihat penggunaan listriknya, apabila penggunaannya minimum atau sangat kecil, maka kemungkinan besar rumah bersubsidi tersebut tidak ditempati,” tutur Budi.

Sementara untuk mencegah penerima KPR Subsidi bukan dari kelompok sasaran, pihaknya telah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengakses data e-KTP pemohon.

“Berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) telah ditemukan berbagai pelanggaran oleh penerima bantuan subsidi seperti rumah yang dibangun spesifikasi materialnya diatas standar rumah subsidi, adanya penambahan jumlah kamar yang harganya tentu lebih tinggi dari harga rumah subsidi yang sudah ditentukan pemerintah,” tambah Budi.

Sanksi yang diterima apabila penerima KPR Bersubsidi melakukan pelanggaran tersebut diatas, kata Budi, maka harus mengembalikan dana subsidi yang telah diterima dan untuk selanjutnya bank pelaksana akan menerapkan tingkat bunga komersil untuk angsuran selanjutnya.

Sementara bagi para pengembang, dirinya meminta agar sarana dan prasarananya juga harus memenuhi ketentuan yang berlaku seperti tersedianya listrik dan air, dan kualitas bangunan memadai.