Kota Jakarta Memiliki Kemiskinan Terlengkap
Ilustrasi (Foto: thegroundtruthproject)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan menggambarkan Jakarta sebagai wilayah dengan kemiskinan lengkap dan ketimpangan sosial tinggi.

Yang dimaksud kemiskinan lengkap adalah Jakarta serba kurang dengan biaya hidup yang tinggi, lapangan kerja yang kurang, tak adanya udara bersih, hingga penduduknya yang banyak belum memiliki rumah sendiri.

“Beragam permasalahan itu nggak ada hubungannya dengan gubernur-gubernur sebelumnya, tapi kemiskinan lengkap di Jakarta itu terjadi karena selama ini tidak pernah dipikirkan dan dijadikan masalah strategis (yang harus segera diselesaikan) sehingga tidak pernah beres,” tuturnya saat berbicara dalam Musyawarah Daerah (Musda) Real Estat Indonesia (REI) DKI Jakarta di Jakarta, baru-baru ini.

Di sisi lain Jakarta adalah pusat bisnis dan perekonomian nasional dengan penghasilan daerah terbesar di Indonesia, namun rasio gini-nya sangat tinggi dengan nilai 0,41.

Rasio gini ialah ukuran ketimpangan penguasaan kekayaan di sebuah negara. Rasio gini di bawah 0,4 cenderung baik, 0,4–0,5 sedang, di atas 0,5 buruk.

“Seluruh permasalahan itu masih menjadi PR besar Jakarta dan harus diselesaikan dengan program yang tepat. Di Tunisia ketika rasio gini mencapai 0,43, langsung pecah  kerusuhan. Jadi kalau mau maju, ketimpangan itu harus dihilangkan dan ini menjadi PR kita bersama. Bayar pajak itu bagus, tapi mengangkat yang di bawah itu jauh lebih bagus. Kalau itu bisa kita lakukan, pasti akan menular ke daerah lain,” imbuhnya.

Perlu diketahui, Amran Nukman (PT Metropolitan Land Tbk) dan Alvin F. Iskandar (PT Perdana Gapura Prima Tbk) melanjutkan kepemimpinan Dewan Pengurus Daerah Real Estat Indonesia (DPD REI) DKI Jakarta sebagai ketua dan sekretaris periode 2017-2022.

Demikian salah satu keputusan Musyawarah Daerah (Musda) REI DKI Jakarta di Jakarta, Rabu (23/8) yang mengambil tema “Jakarta Yang Ramah Investasi Properti Untuk Kesejahteraan Rakyat”.

Menurut Amran, Jakarta sebagai barometer nasional harus menjalankan program perumahan yang sekaligus bisa mendorong kemudahan investasi.

“Salah satu yang krusial, perlunya kepastian jangka waktu perizinan. Apalagi di bisnis properti, kepastian perizinan itu amat penting karena terkait janji serah terima unit kepada konsumen. Kalau perizinan sulit diprediksi, tentu sangat dampak pada pemasaran proyek,” katanya.