Pemerintah Kamboja lirik konsep Program Satu Juta Rumah. (Foto: PUPR)
Pemerintah Kamboja lirik konsep Program Satu Juta Rumah. (Foto: PUPR)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id –  Ternyata konsep program satu juta rumah yang diterapkan Pemerintah Indonesia, juga dilirik oleh Negara Kamboja. Bahkan untuk bisa mempelajari konsep tersebut, Pemerintah Kamboja mengirim perwakilan Kementerian Perekonomian dan Keuangan ke Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Selain itu, Program Satu Juta Rumah dinilai sebagai terobosan yang cukup baik untuk mengatasi persoalan hunian bagi masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin dengan perwakilan Kementerian Perekonomian dan Keuangan Kamboja Mr Nong Piseth.

“Kedatangan kami ke Kementerian PUPR guna mempelajari tentang regulasi dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam mendorong pengembangan perumahan salah satunya Program satu juta rumah,” ujar Mr Nong Piseth, di Ruang Rapat Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (24/1).

Pertemuan yang melibatkan sejumlah pejabat dari Ditjen Penyediaan Perumahan dan Ditjen Pembiayaan Perumahan tersebut juga terlihat hadir perwakilan dari Asosiasi Masyarakat Profesi Penilai Indonesia Ibu Dewi Sri Umi.

Mr Nong Piseth, menilai program satu juta rumah sangat baik dan diharapkan bisa dilaksanakan serta diadopsi oleh pemerintah Kamboja. Pasalnya harga rumah di negara mereka cukup mahal jika dibandingkan harga rumah di Indonesia.

Rumah sederhana untuk masyarakat di Kamboja, kebanyakan tidak memiliki lahan terbuka. Ukuran rumah sama dengan luas tanah yang ada.

Misalnya,  bangunan rumah dan luas tanah hanya 35 meter persegi dengan ukuran 7 x 5 meter saja. Namun demikian, setiap perumahan minimal harus memiliki ruang terbuka hijau minimal 30 persen dari luas perumahan. Harganya pun cukup mahal yakni 35.000 dollar untuk ukuran rumah 35 meter persegi.

“Kami melihat pemerintah Indonesia banyak memberikan bantuan perumahan kepada masyarakat. Kami harap bisa mengadopsi kebijakan-kebijakan yang ada di sektor perumahan tersebut seperti Program Satu Juta Rumah,” terangnya.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengaku sangat senang dapat berbagi pengalaman mengenai pelaksanaan Program Satu Juta Rumah dengan perwakilan negara lain di wilayah Asean.

Menurutnya, masalah penyediaan perumahan untuk masyarakat tetap memerlukan perhatian khusus dari setiap pemerintahan.

Menurut Syarif, untuk mensukseskan program pembangunan perumahan diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan para pemangku kepentingan perumahan lainnya. Kerjasama dapat dilakukan dengan pengembang, perbankan, perusahaan swasta maupun masyarakat itu sendiri. Sebab, anggaran pemerintah yang terbatas tentunya tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan perumahan bagi masyarakatnya.

“Dalam program satu juta rumah ini selain menyediakan rumah bagi masyarakat melalui anggaran APBN seperti Rusunawa, rumah khusus rumah swadaya dan bantuan PSU bagi pengembang, pemerintah juga memberikan bantuan pembiayaan melalui KPR FLPP yang suku bunga rendah yakni hanya 5 persen dan tetap serta jangka waktunya cukup panjang mencapai 20 tahun,” terangnya.

Selain mentargetkan masyarakat berpenghasilan rendah, masih dikatakan Syarif, pemerintah juga mentargetkan pegawai negeri sipil (PNS) dalam program perumahan tersebut. Para PNS dapat memanfaatkan dana Bapertarum PNS untuk mendapatkan bantuan uang muka pembelian rumah bersubsidi pemerintah.

“Kami berterimakasih atas perhatian dari pemerintah Kamboja terhadap pelaksanaan program perumahan yang ada di Indonesia,” katanya.