Bupati Karawang dr.Cellica menemui warga terkait konflik tanah. (Foto: dok.inapex)
Bupati Karawang dr.Cellica menemui warga terkait konflik tanah. (Foto: dok.inapex)

 

KARAWANG, INAPEX.co.id – Soal konflik lahan seluas 7,4 hektar, ratusan warga Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, minta disertifikatkan sebagai legalitas hak milik serta penghentian rencana penertiban bangunan yang merupakan milik keluarga besar purnawirawan TNI.

Kemudian, sebagai upaya penyelesaian konflik tersebut, Bupati Karawang dr.Cellica Nurachadianna, didampingi oleh Asisten Daerah I Pemerintahan, Samsuri, menemui sejumlah pengurus Garda Muda Forum Komunikasi Putra Putri TNI (FKPPI) yang merupakan pokja penanganan permasalahan tanah dan bangunan warga Desa Sirnabaya.

Bupati dr.Cellica yang juga melibatkan Asisten Daerah II Pembangunan, Akhmad Hidayat, Kasatpol PP, Asip Suhendar, beserta Perwakilan BPN Karawang, mencoba berdialog dengan pengurus FKPPI sekaligus mendampingi sekitar 500 orang warga masyarakat Dusun Saptamarga RW 03 RT 05/06/07, Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang.

Dalam kesempatan itu, warga menyampaikan ke Bupati Karawang tentang beredarnya surat pengosongan Rumah Dinas Ex Yonif 324 Karawang yang telah mereka tempati sejak puluhan tahun silam. Kabarnya, pasca pengosongan lahan itu nantinya akan dibangun rumah dinas baru bagi Yonif 305/Raider Kostrad.

Dihadapan Bupati Karawang warga meminta, agar Dusun Saptamarga dijadikan hak milik bersertifikat atas nama para penghuni dan dibuatkan surat kepada Komandan Korem (Danrem) agar menghentikan intimidasi yang dilakukan kepada mereka.

Warga juga menegaskan lahan bekas eks Yonif 324/tanah partikelir Tegal Waru Londen Denham sejak Januari 1958 berdasarkan UU No. I/1958 telah berubah status menjadi tanah milik negara. Bahkan tanah itu telah diserahkan kepada Pemerintah RI dan diundangkan pada Tahun 1958 tentang penghapusan tanah partikelir.

Sejak berubah status, (1965) Pemerintah RI mencabut segala fasilitas umum atau pun khusus yang diberikan kepada rumah dinas tersebut, pengadaan air dan listrik pun juga dipadamkan. Dan sejak saat itu warga yang menempati rumah dinas mengeluarkan biaya perawatan sendiri hingga puluhan tahun. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya tanah itu dianggap menjadi hak milik warga penghuni.

Bupati Karawang dalam kesempatan itu menyampaikan permohonan maafnya jika pada saat audiensi yang pertama tidak dapat hadir dikarenakan kesibukannya yang padat. Dirinya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para anggota FKPPI yang sudah mendampingi warga Dusun Saptamarga untuk hadir menyampaikan aspirasi mereka.

Dalam pertemuan itu, Bupati mengakui, dirinya belum pernah secara langsung menemui Pangdam III/Siliwangi dan baru bertemu Dandim 0604/Karawang untuk membicarakan permasalahan pengosongan rumah dinas tersebut.

Bupati dr. Cellica mengatakan, butuh pendekatan yang lebih persuasif sehingga dapat memahami dengan jelas persoalan tersebut. “Akan tetapi pada prinsipnya Pemerintah Daerah memang berkewajiban mencari solusi yang terbaik bagi warga masyarakatnya meski permasalahan yang sedang terjadi ini adalah permasalahan terkait instansi vertikal,”ujarnya.

Bupati Karawang bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang akan membantu mediasi dan mencarikan jalan keluar yang terbaik. “Saya hanya ingin bagaimana Kabupaten Karawang ini amam damai dan tidak ada konflik ataupun perpecahan. Saya juga ingin hak – hak warga diperjuangkan,”ungkapnya.

 

Warga minta sertifikatkan tanah yang telah ditempati hingga puluhan tahun. (Foto: dok.inapex)
Warga minta sertifikatkan tanah yang telah ditempati hingga puluhan tahun. (Foto: dok.inapex)

 

Bupati Karawang juga meminta kepada pihak FKPPI dan warga masyarakat keluarga besar Purnawirawan TNI untuk tetap bersabar dan menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan.

“Kami pasti akan membantu keinginan warga, kami percaya dan yakin karena kita semua adalah keluarga, permasalahan ini pun akan terselesaikan dengan cara kekeluargaan pula,”lanjutnya.

Pertemuan berlangsung khidmat dan dalam keputusan akhirnya Bupati Karawang melalui Asisten Daerah I menyampaikan Pemerintah Daerah akan memediasi apa yang menjadi keinginan warga kepada Pangdam III/Siliwangi dengan mengirimkan surat permohonan audiensi yang dilayangkan esok hari tertanggal 4 April 2017 antara Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dengan Pangdam III/Siliwangi.

Pemerintah Daerah juga akan meminta Pangdam III/Siliwangi untuk mengeluarkan surat penghentian sementara pengosongan bangunan sehingga tidak ada lagi intimidasi kepada warga dan meminimalisir perselisihan sampai masa tenggang waktu yang dikeluarkan.

Terakhir Pemerintah Daerah akan terus mengawal keinginan warga agar lahan yang sedang ditempati tersebut dibuatkan sertifikat asli hak milik penghuni rumah masing -masing, dan meminta kepada Kepala Desa Sirnabaya agar secepatnya melakukan pendataan aset, supaya diketahui aset apa saja yang sudah terbangun di atas lahan tersebut, apakah ada aset desa atau aset Pemda.

“Hal ini kami perlukan sebagai gambaran kepada Pangdam III/Siliwangi nanti, seperti apa kondisi warga Dusun Saptamarga, karena meski dilaporkan lahan itu kosong akan tetapi nyatanya lahan tersebut memiliki penghuni,”pungkasnya.