Presiden RI Joko Widodo ketika meninjau rumah murah di Cikarang. (Foto: istimewa)

 

CIKARANG, INAPEX.co.id – Kisah seorang keluarga pengontrak ini jadi viral, setelah curhat ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat berdialog peresmian rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berlokasi di kawasan Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Bahkan program sejuta rumah yang dicanangkan Presiden Jokowi juga mendapat respon sangat positif dari masyarakat, karena dinilai sangat membantu bisa memiliki rumah sendiri. Seorang wanita bernama Nefi, diundang Jokowi naik ke atas panggung ketika seremoni peremian tersebut.

Dihadapan para undangan presiden, Nefi mengaku selama ini suaminya yang bergaji Rp 3,5 juta per bulan harus menanggung biaya sewa atau ngontrak rumah sebesar Rp 500.000 per bulan.

Namun, dengan adanya program ini, ia sekarang bisa bayar cicilan rumah sebesar Rp 750.000 per bulan. Artinya, cukup menambah pengeluaran bulanan Rp 250.000, saat ini sekeluarga sudah bisa tinggal di rumah sendiri. “Penghasilan suami Rp 3,5 juta. Buat bayar kontrakan Rp 500 ribu. Rumah Rp 750 ribu,” kata Nefi, di Cikarang, baru-baru ini.

Selain harga dan cicilannya ringan, ia mengaku memperoleh keuntungan karena rumah yang dihuni pun terbilang layak, karena memiliki dua kamar tidur, satu kamar mandi dan juga dapur.

Seperti diketahui, di lokasi ini, ada 8.749 unit rumah tapak yang dibangun di atas lahan seluas 105 hektar. Rumah yang dibangun bagi MBR ini memiliki tipe 25/60 dengan harga per unit mulai dari Rp 112 juta hingga Rp 141 juta dengan cicilan Rp 750 ribu – Rp 900 ribu per bulan.

Masyarakat bisa mengaksesnya melalui skema KPR subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) cukup mengeluarkan DP sebesar 1% dan bunga cicilan 5% fixed hingga 20 tahun.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi berharap masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan ini, sehingga backlog rumah bisa dipangkas.

Sementara itu, Gessy Aprelia seorang warga lain berharap pemerintah tak hanya menggemborkan program penyediaan rumah murah. “Kalau ingin benar-benar membantu masyarakat, diharapkan pemerintah lebih diperketat pengawasan dilapangan. Karena sejauh ini masih banyak persoalan yang cukup merumitkan masyarakat seperti soal persyaratan dan sulitnya pengajuan KPR Subsidi,” tegas Gessy.