Keseksian Pulau Morotai Disukai Jepang, Sultan Tidore H.S Keberatan
Keseksian Pulau Morotai (Foto: ist)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Pihak Jepang mengakui bahwa ingin berinvestasi di Pulau Morotai, Maluku Utara. Akan tetapi, Sultan Tidore Husain Sjah, menyatakan keberatan terkait rencana ini.

Hingga kini pun masih belum jelas dalam bentuk apa investasi yang akan ditanamkan oleh pihak Jepang ke Indonesia.

Lalu, seperti apa seksinya Pulau Morotai hingga diminati oleh banyak investor, khususnya Jepang?

Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Muhammad Karim menuturkan bahwa posisinya berada di lokasi yang strategis.

Jika dilihat dari letak geografis, Pulau Morotai langsung menghadap Samudera Pasifik. Diprediksi faktor dapat menjadi pusat perekonomian bagi Jepang.

“Morotai itu menghadap Samudera Pasifik. Bisa menjadi sentral perekonomian dari Jepang, lewat laut China Selatan,” paparnya, di Jakarta, belum lama ini.

Terlalu strategisnya, Pulau Morotai dapat dijadikan lokasi perputaran investasi. Bahkan, perdagangan melewati pulau yang terletak di antara Pulau Sulawesi dan Papua tersebut diprediksi sebanyak USD5 triliun per tahun.

“Posisinya strategis tempat perputaran USD5 triliun lewat perdagangan per tahun lewat sampai ke China, Jepang,” tuturnya.

Tak hanya Pulau Morotai, pulau lainnya yang terletak di Indonesia seperti Natuna, Anambas, dan salah satu pulau di perbatasan Kalimantan Timur juga demikian.

Menurutnya, pulau-pulau strategis memang acap kali diincar oleh pihak asing sebab mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.

“Jadi memang bukan hanya pariwisata, tapi ada nilai ekonomis lain. Saya tidak tahu kita bakal dapat manfaat atau tidak kalau dikelola asing. Tapi kalau mau buka industri perikanan, harus kerja sama dengan BUMN, karena ada hak-hak kita,” imbuhnya.

Pulau dikelola asing

Ada tiga hal yang akan terjadi bila pulau di Indonesia dikelola oleh pihak asing. Pertama, akan ada perubahan pada hak milik.

“Tadinya milik masyarakat adat, nah itu pasti bakal jadi problem. Tidak lagi milik masyarakat adat,” jelasnya.

Kedua, terjadi perubahan rezim pengelolaan. Padahal sekarang ini Indonesia mempunyai rezim kekuasaan negara. Namun, pengelolaan pulau bisa saja dimanfaatkan oleh pihak asing bila statusnya hak guna usaha (HGU) atau hak untuk kelola saja.

Terakhir, akan terjadi perubahan alokasi pemanfaatan sumber daya alam. Bila ini berubah, maka masyarakat adat setempat tak lagi menggantungkan hidupnya kepada sumber daya alam di pulau tersebut.

(oz)