Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika mengunjungi pameran Indonesia Properti Expo. (Foto: dok.inapex)
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla didampingi Direktur Utama Bank BTN Maryono, ketika mengunjungi pameran Indonesia Properti Expo. (Foto: dok.inapex)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Aturan terkait besarnya pajak penghasilan dari penjualan rumah yang lebih rendah, telah ditetapkan Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2016 tentang tarif baru Pajak Penghasilan (PPh).

Pph tersebut juga berlaku final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan, dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan bangunan beserta perubahannya.

Selain itu, PP dibuat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai upaya percepatan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat umum.

“Jadi ceritanya sekarang adanya PP itu menjadi lebih mudah, terutama untuk kepentingan umum,” jelas Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) ekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil di Kantornya, belum lama ini.

Sofyan menjelaskan, dalam Pasal 2 ayat 1a-c PP 34/2016 tertuang bahwa besar PPh final yang dikenakan turun dari semula 5% menjadi hanya 2,5-0%, dengan rincian:

1a. Untuk tanah/bangunan selain Rumah Sederhana atau Rumah Susun Sederhana, PPh finalnya sebesar 2,5% dari nilai transaksi (jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan)

1b. Untuk tanah atau bangunan berupa Rumah Sederhana atau Rumah Susun Sederhana, PPh finalnya sebesar 1% dari nilai transaksi (jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan)

1c. Untuk tanah atau bangunan kepada pemerintah, BUMN dan BUMD yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah atau kepala daerah, PPh finalnya sebesar 0% atau tidak dikenakan PPh.

“Kalau yang 2,5% adalah hak tanah bangunan rumah sederhana atau rumah susun, berarti ke pengembang. Untuk yang 1%, ini artinya agen penjualan. Untuk yang 0%, kalau misalnya itu digunakan oleh jalan tol, bandara, atau kepentingan umum tidak perlu bayar,” jelas Sofyan.

Seperti diketahui, pajak penghasilan bersifat final artinya, bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan dikenakan pajak penghasilan final tidak akan dikenakan pajak lagi di kemudian hari.

Bahkan peraturan ini telah berlaku efektif 30 hari sejak tanggal ditandatanganinya PP ini oleh Presiden Joko Widodo tanggal 8 Agustus 2016 lalu.

Oleh karena itu, peraturan ini sudah berlaku efektif secara nasional. “Sudah berlaku efektif. Itu berlaku mulai 1 bulan setelah diundangkan tanggal 8 Agustus,” katanya.