Kemudahan Berinvestasi di Indonesia Naik 11 Peringkat
Investasi di Indonesia (Foto: cer)

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Berdasarkan laporan Bank Dunia peringkat kemudahan usaha, peringkat Indonesia mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada indeks, Indonesia ada di ranking 109 dari 189 negara atau naik 11 peringkat dari tahun lalu di posisi 120.

Rakerda DPD REI DKI Jakarta kali ini mengusung Tema “Meningkatkan Daya Saing Investasi Melalui Pelayanan Publik yang Ramah”.

‚ÄúTema ini diusung sesuai dengan fokus Presiden Joko Widodo yang ingin memudahkan investasi di Indonesia,” jelas Dewan Pengurus Daerah (DPD) Realestat Indonesia (REI) DKI Jakarta, Galih saat rapat kerja daerah atau Rakerda di J.S. Luwansa Hotel, Kuningan, Jakarta, Selasa (18/10).

Laporan tersebut jadi kabar baik untuk investor yang ingin membuat usaha di Indonesia dan bisa meningkatkan daya saing.

Dalam penyusunan ini, papar Galih, Bank Dunia menganggap dari sejumlah indikator. Salah satu penilaian yang jadi dasar survei ini ialah bagaimana investor memulai usaha Indonesia, proses perizinan bangunan, hingga pembayaran pajak.

Lalu penegakan kontrak, listrik, akses kredit, penyelesaian kepailitan, perdagangan lintas negara, dan perlindungan investor minoritas.

“Kami berharap indikator ini dapat berkesinambungan dengan upaya Pemprov DKI. Kalau industri properti meningkat kontribusinya bisa mendukung perumahan bagi masyarakat,” jelas Galih.

Rakerda ini diikuti oleh sebanyak 250 peserta REI DKI Jakarta. Acara dibuka langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat.

Dalam Rakerda juga digelar Diskusi Panel dengan pembicara oleh Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Budi Situmorang, Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, Anggota Ombudsman Adrianus Eliasta Meliala, Kepala BPTSP DKI Jakarta Edy Junaedi, dan Ketua DPD REI DKI Jakarta Amran Nukman.

Terlepas dari itu, pada kesempatan berbeda, kalangan pengembang yang membangun gedung komersial di Jakarta sudah lama mengeluhkan beberapa ketentuan berat.

Salah satu ketentuan tersebut ialah Surat Persetujuan Penunjukan Penggunaan Lokasi atau Lahan (SP3L). Surat ini sebelumnya berfungsi untuk mengendalikan dan mengawasi pembebasan tanah supaya tak terjadi spekulasi.

“SP3L itu sekarang tidak diperlukan lagi. Dulu BPN (Badan Pertanahan Nasional) memperbolehkan pengembang yang punya 75 persen membuat sertifikat, sekarang tidak boleh, harus 100 persen menguasai lahan,” papar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (18/10).

Mendengar hal tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Realestat Indoneisa (DPD REI) DKI Jakarta Amran Nukman mengaku menyambut positif.

Penghapusan SP3L adalah itikad baik dari pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan perizinan yang awalnya memberatkan.

“Tentunya ini menjadi produk bersama yang ujungnya akan memudahkan masyarakat DKI Jakarta mendapatkan rumah murah secara cepat,” jealas Amran.

(kps)