Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti menerima penghargaan. (Foto: PUPR)

JAKARTA, INAPEX.co.idKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima penghargaan kategori Kementerian/Lembaga dengan tingkat Sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah tertinggi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Penghargaan tersebut diterima oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti, yang diserahkan oleh Wakil Menteri Kemenkeu Mardiasmo, pada acara Seminar Hari Oeang ke 72, di Jakarta, belum lama ini.

Sekjen PUPR Anita Firmanti menyampaikan terimakasih dan apresiasinya atas penghargaan yang diberikan oleh Kemenkeu, dan akan menjadi pemacu untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan BMN di Kementerian PUPR.

Lebih dari 40% nilai BMN pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016 Audited telah dicatat dan dikelola dengan baik oleh Kementerian PUPR.

“Ini adalah bagian dari kerja keras yang telah dilakukan oleh Kementerian PUPR yang akan terus ditingkatkan untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang semakin baik ke depan,” ujar Sekjen PUPR Anita Firmanti.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam peningkatan sertifikasi tanah adalah dengan memberikan sertifikat untuk setiap aset tanah yang dimiliki Kementerian PUPR.

“Oleh karenanya, ini sebuah pekerjaan yang tidak mudah dan sangat menantang untuk Kementerian PUPR,” ujar Sekjen PUPR Anita Firmanti.

Penghargaan bagi Kementerian PUPR ini merupakan bentuk dari kerja sama para stakeholder antara Kemenkeu dengan Kementerian/Lembaga yang senantiasa memberikan dukungannya terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenkeu.

Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan Budi Setiawan mengatakan dalam sertifikasi tanah, Kementerian PUPR bekerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang melalui program Sistem Informasi Manajemen Aset Tanah Pemerintah (SIMANTAP).

Dari alokasi sebanyak 5.000 sertifikat untuk Kementerian/Lembaga per tahun, jumlah bidang tanah yang diajukan Kementerian PUPR dan terbit sertifikatnya mencapai lebih dari 3.000 bidang tanah.

Dalam acara tersebut Kementerian Keuangan juga memberikan penghargaan kepada Kementerian/Lembaga untuk berbagai kategori lainnya.

Sebelum acara penghargaan diselenggarakan seminar dengan tema “Dialog Lintas Generasi Melanjutkan Estafet Pembangunan Ekonomi Menuju Indonesia Emas 2045”.

Sementara itu, secara terpisah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan akan terus melanjutkan percepatan program sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi Indonesia pada tahun 2019.

Langkah itu, sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang disampaikannya pada kegiatan sertifikasi bagi 10.000 pekerja konstruksi, di JIExpo, Kemayoran, beberapa waktu lalu.

Presiden Jokowi menyampaikan program besar pembangunan infrastruktur tidak akan berjalan tanpa dukungan para tenaga kerja konstruksi yang bekerja di lapangan.

Misalnya para pekerja proyek pembangunan infrastruktur jalan di Papua yang bekerja di tengah hutan dengan kondisi alam pegunungan dan cuaca ekstrem.

Hal tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur tidak hanya untuk pertumbuhan ekonomi tetapi juga mempersatukan Indonesia dan menghadirkan pembangunan yang berkeadilan.

“Program sertifikasi sangat penting terlebih dalam persaingan global. Sertifikasi yang dilakukan sekarang jumlahnya masih sedikit. Saya minta tahun depan dilakukan 10 kali lipat dari jumlah sekarang. Kita tunjukan bahwa kita memang terampil, kita tunjukan skill kita tidak kalah dengan SDM negara lain,” ujar Presiden Jokowi.

Basuki Hadimuljono mengatakan jumlah tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat baru sekitar 500 ribu dari 8,1 juta tenaga kerja konstruksi.

“Apa yang disampaikan Presiden Jokowi merupakan tantangan bagi kami dalam percepatan jumlah tenaga konstruksi bersertifikat. Kami juga menyiapkan para instrukturnya bekerjasama dengan perguruan tinggi. Untuk pendanaan tidak hanya dari APBN, tetapi juga BUMN, LPJK, Pemerintah Daerah dan masyarakat Jasa Konstruksi,” ujar Menteri Basuki.

Program sertifikasi tidak hanya meningkatkan kompetensi, namun juga Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) konstruksi. Sertifikasi diberikan untuk tenaga kerja tingkat ahli seperti ahli K3 maupun tingkat terampil seperti tukang kayu dan pembesian.

Program sertifikasi juga akan berpengaruh kepada kesejahteraan tenaga kerja konstruksi karena besaran upah yang diterima mengacu billing rate atau standar upah yang sudah ditetapkan berdasarkan sertifikat yang dimiliki. Demikian pula bila yang bersangkutan bekerja di luar negeri.

“Terlebih dalam pelelangan proyek konstruksi, kepemilikan sertifikat keahlian adalah keharusan karena sudah diatur dalam UU No.2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Artinya orang yang punya sertifikat tidak akan menganggur atau lebih mudah dalam mendapatkan pekerjaan,” ujar Menteri Basuki.