Diskusi Fokus Terarah Serial IV HUD Institute di Jakarta. (Foto: PUPR)
Diskusi Fokus Terarah Serial IV HUD Institute di Jakarta. (Foto: PUPR)

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan akan terus perbaiki mekanisme bantuan perumahan.

“Setiap tahun ada perubahan kebijakan bidang perumahan, terutama pada sistem atau mekanisme. Mekanisme itu terus kami kembangkan agar semakin baik pada pelaksanaannya di lapanga,” jelas Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Syarif Burhanuddin dalam Diskusi Fokus Terarah Serial IV HUD Institute di Jakarta, belum lama ini.

Pada diskusi yang membahas soal penataan perumahan swadaya yaitu rumah dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.

Seperti diketahui Kementerian PUPR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan selama ini memiliki program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Bantuan tersebut berupa peningkatan kualitas atau pembangunan baru bagi rumah tidak layak huni yang dimiliki masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam pelaksanaannya, dikatakan Syarif, Program BSPS memiliki sejumlah kendala.

“Dulu pelanggaran banyak terjadi di level pelaksanaan program BSPS, karena uang yang disalurkan tidak dibelikan bahan bangunan. Maka pada saat ini sistemnya telah kita rubah, uang tidak akan cair sebelum dibelikan bahan bangunan,” tutur Syarif.

Untuk meningkatkan kelembagaan, pada 2016 Ditjen Penyediaan Perumahan telah memiliki perwakilan di daerah yang disebut Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) untuk mendekatkan diri dengan masyarakat.

“Dulu rentang kendali sangat jauh. Kita harus keliling seluruh Indonesia untuk pengawasan. Tahun ini dengan SNVT, pelaksanaan jauh lebih bagus. Komunikasi lebih baik dan capaian pun melampaui target yang ditetapkan,” katanya.

Syarif menambahkan, bahwa penyaluran BSPS tidak bisa diserahkan begitu saja. Masyarakat perlu disiapkan sebelum menerima bantuan supaya dapat dilaksanakan dengan baik.

“Tidak perlu langsung diberikan pada tahun ditetapkan menerima bantuan. Masyarakat perlu tahu, bahwa ada keswadayaan yang perlu disiapkan masyakarat. Pemerintah sifatnya sebenarnya hanya sebagai stimulan, bukan sebagai bantuan dana pembangunan keseluruhan,” ujarnya.

Syarif mengakui, dalam hal kelembagaan, peran pemda juga perlu ditingkatkan. Pemda perlu terlibat dan mengalokasikan anggaran untuk penanganan rumah tidak layak huni.

Diskusi tersebut juga hadir Menteri Perumahan Rakyat Periode 2004-2009 Yusuf Asy’ari, para pejabat Kementerian PUPR dari Ditjen Penyediaan Perumahan dan Ditjen Cipta Karya, Kementerian PPN/Bappenas serta para pemerhati perumahan.