Lana Winayanti (Foto: PUPR)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id -Hingga menjelang berakhirnya tahun 2017, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih melakukan evaluasi terkait penyaluran dana bantuan untuk pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) pada tahun depan.

Diantaranya, soal mengalihkan dana yang selama ini disalurkan melalui skema subsidi suku bunga (SSB) menjadi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). “Kami masih membuat kajian, SSB itu subsidi selisih bunga sementara FLPP dana bergulir. Ke depan memang sedang dalam kajian kalau nanti di 2019 itu mau dialihkan berapa yang diperlukan,” kata Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti saat ditemui di Kantor Pusat BTN, Jakarta, baru-baru ini.

Lebih lanjut dikatakan Lana Winayanti, alasan pemerintah mengalihkan subsidi dari SSB ke FLPP karena adanya program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Dengan demikian, pemerintah berharap subsidi perumahan yang disalurkan dapat tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Tapi, tahun depan masih berjalan seperti yang direncanakan di 2018. Kami akan lihat di 2019 karena Tapera kan sudah jalan, ada dana dari situ. Jadi, subsidi-subsidi harus dikaji kembali sehingga enggak overlap dan benar-benar ke yang membutuhkan,” papar Lana Winayanti.

Lana Winayanti mengatakan, penyaluran pembiayaan melalui skema SSB mencapai 168 ribu unit. Lana berharap di sisa waktu sampai dengan akhir tahun ini, penyaluran melalui skema ini akan mencapai lebih dari 200 ribu unit sebagaimana target pemerintah.

“Sementara untuk FLPP kami harapkan bisa mencapai 21 ribu. Sebenarnya target kita memang 40 ribu unit cuma terlambat keluar dana APBN-P yang dari pemerintah sehingga penyesuaian baru keluar akhir Oktober kemarin dan waktunya enggak akan cukup mengejar target itu,” pungkasnya.

 

Dirut BTN Maryono. (Foto: dok.inapex)

 

Dalam kesempatan itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk merayakan ulang tahun kredit pemilikan rumah (KPR) yang ke-41. Sejak tahun 1976 hingga akhir November 2017, BTN telah menyalurkan KPR sebesar Rp 230 triliun.

Direktur Utama BTN Maryono menyebut, perseroan terus melakukan inovasi, menciptakan aneka produk KPR yang mudah diakses, dan meningkatkan layanannya. Kali ini, salah satu caranya adalah membuka Plaza KPR dan KPR Hotline.

Plaza KPR merupakan gerai khusus yang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai KPR, mulai dari syarat dan tata cara mengajukan aplikasi KPR baik secara manual maupun portal www.btnproperti.co.id hingga informasi mengikuti lelang untuk rumah lelang Bank BTN.

KPR Hotline adalah menu khusus di BTN contact center yang dibuka untuk memberikan segala informasi mengenai produk KPR baik subsidi maupun non-subsidi. “Sebagai wujud peningkatan layanan pelanggan, kami berharap Plaza KPR dan KPR Hotline ini lebih memudahkan nasabah menemukan produk KPR pilihannya,” kata Direktur Utama Bank BTN Maryono di Menara BTN, Jakarta.

BTN menyelenggarakan Parade KPR yang berlangsung mulai 4 Desember 2017. BTN memberikan bunga KPR Fixed 1 tahun sebesar 4,1 persen. Promosi bunga KPR nonsubsidi ini berlaku hingga Januari 2018. Lewat program tersebut, imbuh Maryono, BTN berharap bisa mengalirkan KPR sebesar Rp 3 triliun hingga tutup tahun 2017.

“Kami membantu pemerintah mewujudkan mimpi seluruh keluarga Indonesia untuk memiliki rumahnya sendiri karena itu komitmen yang kami terus pegang sejak dipercaya Pemerintah mengucurkan KPR Subsidi perdana bagi masyarakat,” kata Maryono.

Sejak tahun 1976 hingga November 2017, BTN telah mengucurkan kredit baik berskema konvensional maupun syariah senilai Rp 230,2 triliun untuk merealisasikan KPR bagi 4,1 juta unit rumah. Dari pencapaian tersebut, sebesar 3,08 juta unit atau lebih dari 75 persen di antaranya mengalir dalam bentuk KPR Subsidi. Angka tersebut setara dengan nilai KPR Subsidi sebesar Rp 110,45 triliun. Adapun sisanya atau sebesar Rp 119,76 triliun didistribusikan dalam bentuk KPR Nonsubsidi.