syarifpupr
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin, terlihat menyalami Pimpinan Pondok Pesantren Kyai Haji Abdul Mujib Imron. (Foto: pupr)

 

PASURUAN, INAPEX – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan akan bangun rumah susun (Rusun) untuk para santri di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al Yasini di Pasuruan Jawa Timur.

Seperti yang dilangsir dari siaran pers Kementerian PUPR, pelaksanaan pembangunan Rusun bagi para santri tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin, didampingi Bupati Pasuruan H.M.Irsyad Yusuf serta Pimpinan Pondok Pesantren Kyai Haji Abdul Mujib Imron.

Kemudian, proyek pembangunan rusun tersebut dilaksanakan langsung oleh Satuan Kerja Pembangunan Perumahan Direktorat Rumah Susun Ditjen Penyediaan Perumahan, merupakan bagian dari program satu juta rumah yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

Rencananya, proyek rusun tersebut bakal dibangun diatas lahan 1.630.05 meter per segi dengan tipologi bangunan 3 lantai. Selain itu, rusun yang terdiri dari 12 unit tersebut juga akan dilengkapi fasilitas meubelair berupa lemari pakaian 108 unit dan tempat tidur tingkat 108 unit.

Terlepas itu secara terpisah, Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Maluku Utara, terus mendorong pengembang untuk mengembangkan proyek pembangunan rumah murah. Langkah tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhannya masih sangat tinggi sementara pasokan belum memadai.

 

Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Ternate Rizal Marsaoly mengatakan, rumah yang dibangun pengembang di kota ini harganya tinggi. “Sehingga sulit dijangkau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Harganya rata-rata di atas Rp 100 juta per unit,” ujar Rizal.

 

Para pengembang di Ternate menjual rumah dengan harga di atas Rp 100 juta karena sulitnya mendapatkan lahan. Kalaupun membebaskan lahan harus mengeluarkan dana sangat besar. Untuk ukuran seluas 1 hektar saja bisa mencapai di atas Rp 2 miliar.

Masih dikatakan Rizal, Pemkot Ternate telah menyiapkan berbagai fasilitas dan insentif untuk mendorong pengembang membangun rumah murah. Sebut saja kemudahan perizinan serta dukungan subsidi untuk pembangunan berbagai infrastruktur di lokasi perumahan.

Subsidi untuk pembangunan infrastruktur itu berupa pemasangan listrik dan air bersih, pembuatan jalan dan drainase serta berbagai fasilitas publik lainnya yang harus disiapkan pengembang di kawasan perumahan.

“Dengan adanya subsidi seperti itu diharapkan para pengembang bisa menjual rumah dengan harga lebih murah. Mereka hanya mengeluarkan dana untuk penyediaan lahan dan pembangunan konstruksi rumah,” kata Rizal.

Upaya lainnya yang dilakukan Pemkot Ternate untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi MBR adalah pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk pedagang dan rusunawa untuk nelayan yang sedang dalam proses penyiapan.

Khusus untuk MBR akan dilaksanakan program peningkatan kualitas rumah, yang pada 2017 ini mendapat dukungan anggaran Rp 11 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).