Kementerian ATR/BPN, Mengaku Tolak Reklamasi
Reklamasi (Foto: megapolitan)

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengaku tidak menyetujui reklamasi yang ada di Indonesia, khususnya di Pantai Utara Jakarta.

“Ya, sebenarnya kalau mau jujur yang diributkan sekarang tentang reklamasi 17 pulau konsultasinya pertama itu ke kami, dan kami menolaknya,” papar Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Budi Situmorang di Jakarta, baru-baru ini.

Hal tersebut diutarakan Budi karena Kementerian ATR/BPN dinilai tak proaktif pada reklamasi. Tidak hanya itu, penolakan dilakukan disebabkan sejumlah pasal dalam Peraturan Presiden (perpres) nomor 54 tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) yang tak diakomodir dalam proses reklamasi di Pantai Utara Jakarta.

“Berdasarkan perpres 54 2008, reklamasi ini kan sebetulnya boleh, tapi ketentuan-ketentuannya harus dipenuhi sedangkan pada reklamasi Jakarta ini P3 dan P4 yang 200-300 meter dari Daratan Jawa tidak terpenuhi,” jelas Budi.

Budi menjelaskan bahwa sebetulnya yang jadi masalah dari reklamasi tersebut bukan dari sudut tata ruangnya, namun pada implementasi kebijakan di lapangan yang biasa ditunggangi oknum tidak bertanggung jawab.

“Kami tidak mundur dalam hal reklamasi ini, praktik reklamasi kan bukan di kami tapi di pemda karena termasuk kawasan strategis provinsi (KSP). Kami sekadar melakukan pembinaan dan tidak menjadikannya perda,” tambah Budi.

Terlepas dari itu, pada kesempatan berbeda, waktunya pencarian pemimpin terbaik Jakarta telah dimulai. Warga ibu kota juga membuka telinga selebar-lebarnya untuk mendengarkan tawaran yang akan dijalankan dalam program kepemimpinan mereka.

Ketiga pasangan yakni Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Agus Harimurti Yudhoyono-Silvyana Murni, maupun Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful, masing-masing merupakan pemimpin yang berpengalaman dibidangnya.

Lewat sejumlah prestasi dan latar belakang yang baik, mereka sudah bisa meyakinkan para petinggi partai untuk mengangkatnya.

Pada konteks perencanaan kota Jakarta, maka kontestasi calon Gubernur DKI Jakarta tersebut ialah pertarungan untuk mencari perencana utama.

Sebagai Gubernur, mereka mesti mempunyai ketrampilan khusus dalam bidang perencanaan tata ruang. Tentu, pengetahuan untuk merencanakan tersebut adalah pra-syarat utama, sebab masa depan Jakarta akan sangat dipengaruhi oleh kualitas rencana kota, pengoperasian dan pengendaliannya.

Gubernur tidak hanya dituntut sebagai pemimpin politik, tetapi juga harus mempunyai kemampuan detail sebagai manajer kota Jakarta yang menjadi kota penting dunia.

Perbedaan khusus gubernur DKI Jakarta dengan Gubernur lainnya, ialah dalam kemampuan pengetahuan teknis. Hal tersebut begitu penting sebab rejim perencanaan di Indonesia menuntut setiap kota untuk menata ruang, baik struktur, pemakaian, serta pemanfaatannya secara terperinci.

(kps)