Pekerjaan Fisik Infrastruktur
Illustrasi Pembangunan Infrastruktur(foto:okezone.com)

YOGYAKARTA, INAPEX.co.id, – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mempublikasikan kemajuan pembangunan fisik infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia per 14 September 2016, telah memasuki angka 53,65 persen.

Sementara itu, progres keuangan yang terserap untuk tahun anggaran 2016 mencapai angka 46,9 persen.

Pencapaian ini mengalami kenaikan daripada periode yang sama tahun lalu dengan angka 40,8 persen progres fisik, dan 35,46 persen progres keuangan.

“Kemajuan ini didorong oleh salah satunya karena pelelangan dini pada tahun 2016. Untuk itu 2017 kami akan laksanakan kembali tender mulai Oktober-November,” jelas Basuki saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Infrastruktur Nasional di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Kamis (15/9).

Dengan kemajuan ini, Basuki mengklaim negara telah hadir melalui pembangunan infrastruktur yang menjangkau semua wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Oleh sebab itu, mengutip Menteri Keuangan Sri Mulyani, Basuki menjelaskan bahwa anggaran infrastruktur tak akan disentuh atau terpotong, melainkan biaya-biaya operasionalnya.

Pembangunan infrastruktur bidang PUPR memegang 3 program prioritas yaitu kedaulatan pangan dan ketahanan air, konektivitas, serta perumahan dan permukiman. Pembangunan ini diintegrasikan melalui 35 Wilayah Pengembangan Strategis.

Berdasarkan rencana strategis (renstra), pada tahun 2019 untuk jalan tol targetnya naik 1.000 kilometer, Trans-Papua sepanjang 4.325 kilometer, jalan perbatasan dan 7 pintu lintas batas negara di Entikong, Motamasin, Aruk, Motaain, Wini dan Skouw beserta kawasannya.

Sementara itu, untuk pembangunan bendungan baru sebanyak 49 bendungan. Sekarang ini sedang dikerjakan 16 bendungan, maka sejumlah 65 bendungan berpotensi untuk mengairi irigasi 7,3 juta hektare sawah.

Dalam rangka kedaulatan pangan dan merehabilitasi, Kementerian PUPR juga membangun 1 juta hektare irigasi baru dan 3 juta hektar irigasi yang telah ada target penyelesaiannya tahun 2019.

Terlepas dari itu, pada kesempatan berbeda, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mempertanyakan bagaimana hasil kajian pemerintah pada reklamasi hingga saat ini yang memutuskan untuk melanjutkan proyek ini.

“Pemerintah sudah bentuk komite bersama. Mereka janji menyampaikan hasilnya, tapi sampai sekarang tidak ada,” papar Manajer Penanganan Kasus dan Emergency Response Edo Rakhman, dalam konferensi pers di Gallery Walhi, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Tidak hanya itu, papar dia, beberapa bulan lalu ketika memberhentikan proyek ini, pemerintah menunjuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk melaksanakan peninjauan kembali rencana reklamasi.

Namun, tambah Edo, hasil konkret belum keluar, tiba-tiba Menko Maritim memutuskan untuk melanjutkan reklamasi. Maka dari itu, ia menduga internal kabinet tak saling berkoordinasi.

“Harapan kita hanya Presiden Joko Widodo, karena dia kan dari sipil. Tidak berwatak seperti ini. Kalau Menko, kita tidak tahu latar belakangnya,” jelas Edo.