Jokowi Mengaku Sulitnya Mengurus Sertifikat Tanah
Jokowi (Foto: dok.inapex)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kala menjabat Gubernur DKI Jakarta mengaku pernah merasakan proses pengurusan sertifikat tanah masih menjadi masalah yang dikeluhkan masyarakat di seluruh Indonesia.

Pengalaman tersebut disampaikannya ketika memberikan sambutan pada penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah di Lapangan Park & Ride, Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat.

“Waktu mengurus sertifikat taman BMW untuk stadion, sampai Saya enggak jadi gubernur belum rampung juga. Coba, apalagi rakyat? Bener gak?” ceritanya.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengurusan sertifikat tanah, khususnya jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, agar terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Hati-hati sekarang, Saya pantau, Saya awasi terus urusan setrifikat. Jangan ada yang main-main urusan ini. Saya peringatkan semuanya, semuanya harus cepat, semuanya harus dilayani, juru ukur kurang kita akan tambah,” tegasnya.

Ia juga menggarisbawahi agar proses pengurusan sertifikat tanah dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat waktu.

“Enggak boleh sekarang mengurus sertifikat tanah sampai bertahun-tahun. Itu masa lalu, ke depan tidak boleh urusan-urusan dipersulit, diperlama. Bener gak? Itu problem yang harus kita selesaikan. Saya sudah minta menteri (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN),” katanya.

Dalam kesempatan ini, Jokowi juga meminta Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat untuk menunjukkan sertifikat tanah yang baru didapat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Pemerintah DKI kesulitan (mengurus sertifikat). Saya bayangkan, apalagi rakyat,” jelasnya. Sertifikat yang diterima oleh Djarot termasuk dari 7.486 sertifikat yang dibagikan oleh Presiden kepada masyarakat se-Jabodetabek.

Secara simbolis, Jokowi memberikan sertifikat kepada 13 orang penerima yang mewakili warga dari Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Di awal sambutannya, Presiden menuturkan bahwa di seluruh Indonesia ada 126 juta bidang tanah, namun sampai akhir 2016 baru hanya 46 juta bidang tanah yang diberikan sertifikat.

“Artinya masih ada 80 juta sertifikat yang harus diberikan Pemerintah kepada masyarakat. Masih banyak sekali,” ucapnya.

Oleh karena itu, Jokowi sudah memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN untuk segera merampungkan 5 juta sertifikat pada tahun 2017. “Tahun depan (2018) 7 juta sertifikat harus keluar, tahun depannya lagi (2019) 9 juta sertifikat harus keluar,” lanjutnya.

Tak lupa, Presiden mengingatkan kepada para pemilik sertifikat untuk menyimpan sertifikat di tempat yang aman. “Masukkan kantong plastik, difotokopi. Kalau hilang mengurusnya mudah,” tutupnya.