Area yang akan dikembangkan tidak menjadi ajang para spekulan dan mafia tanah bermain.(Foto: tirto.id)
Area yang akan dikembangkan tidak menjadi ajang para spekulan dan mafia tanah bermain.(Foto: tirto.id)

JAKARTA, INAPEX.co.id – Menanggapi salah satu misi yang di paparkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden RI, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, tentang pengembangan infrastruktur perkotaan.

Menurut Wakil Sekjen DPP Real Estate Indonesia, Bambang Ekajaya, pengembangan infrastruktur perkotaan harus dilakukan secara matang. Terlebih, bila pasangan nomor urut 01 ini punya rencana pengembangan infrastruktur yang terkoneksi dengan area pemukiman warga, sarana transportasi massal dan pusat-pusat kegiatan ekonomi.

“Dampaknya, area yang akan dikembangkan tidak menjadi ajang para spekulan dan mafia tanah bermain. Paslon nomor urut satu ini bila terpilih perlu bekerja sama dengan asosiasi pengembang guna merumuskan kebijakan serta menentukan arah pengembangan kawasan yang tepat. Pasalnya, hal ini akan memiliki korelasi yang cukup kompleks,” kata Bambang, di Jakarta, kemarin.

Tak hanya soal pengembangan infrastruktur, lanjutnya, tetapi juga zonasi peruntukkan lahan. Di samping itu juga terkait pembangunan fasilitas publik yang tentunya membutuhkan anggaran tidak sedikit.

“Agar (ke depan, red) rumah rakyat itu tertata dengan baik dan tidak membebani sistem perkotaan. Dan benar-benar diberikan ke rakyat yang tepat, benar-benar membutuhkan,” kata Bambang Ekajaya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam kesempatan lain menyoroti perlunya dilakukan sertifikasi tanah secara masih agar seluruh pertanahan bisa terlegalisasi. Kata Joko Widodo, untuk tahun lalu saja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan lima juta sertifikat tanah. Sementara pada tahun ini ditargetkan tujuh juta sertifikat dan tahun depan sembilan juta sertifikat.

“Seluruh wilayah Indonesia yang belum disertifikatkan ada 126 juta bidang. Jika setahun hanya menerbitkan 500.000 sertifikat tanah, maka membutuhkan 160 tahun untuk mensertifikatkan seluruh wilayah Indonesia,” kata Presiden, saat kunjungan ke Tangerang, Banten, belum lama ini.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga berpesan agar masyarakat yang sudah menerima sertifikat bisa dipergunakan dengan benar dan untuk memenuhi kebutuhan usaha, tidak dipergunakan untuk memenuhi hasrat pribadi seperti membeli sepeda motor. Selain itu, Joko Widodo, juga berpesan agar sertifikat tanah yang sudah di terima tersebut juga di rawat dengan baik.

“Sertifikat yang diterima hendaknya diberi plastik lalu difotokopi, agar jika hilang mudah dibuat penggantinya,” ujar Presiden.

Sedangkan, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil menargetkan, seluruh lahan di Kota Tangerang telah tersertifikasi. Oleh karena itu, Sofyan meminta masyarakat dapat melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan untuk menerbitkan sertifikat.

“Dulu, membuat sertifikat tanah sulit dan mahal. Sekarang kita percepat. Ini dilakukan karena kita sudah diperintah oleh Presiden,” kata Sofyan.

Salah satu warga Kunciran Indah, Aliyah, yang telah menerima sertifikat mengaku merasa senang dan tenang hatinya. Karena itu artinya rumah yang telah di huni tersebut sudah sah secara hukum, dan dia berharap pula agar sertifikat ini bisa menjadi bekal anak anaknya di masa mendatang.

“Saya senang sekali bisa punya sertifikat ini, tanah kami ini dulunya hanya akta hibah dari orang tua, alhamdulillah sekarang sudah ada sertifikatnya jadi aman,” ungkap Aliyah.