Seminggu Lagi, Jokowi Resmikan Rumah Tapak Rp.112 Juta
Jokowi Akan Resmikan Rumah Tapak Rp.112 Juta (Foto: jejamo)

 

TANGSEL, INAPEX.co.id, – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bakal meresmikan pembangunan rumah tapak atau landed house bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Mungkin minggu depan atau dua minggu lagi saya resmikan di Depok dekat stasiun sebanyak 2.000 unit landed house dengan harga Rp.112 juta,” kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara peresmian groundbreaking rumah susun milik (rusunami) PP Urban Town@ Serpong, di Tangerang Selatan, Kamis (27/4).

Jokowi menilai bahwa rumah tapak dengan tipe 21 ini paling utama diperuntukkan bagi para pekerja atau buruh.

Dia meminta supaya seluruh pihak terkait mengawasi penjualan rumah ini agar tak dibeli oleh orang-orang di luar kalangan pekerja atau buruh.

“Tolong segera dilihat jangan sampai yang beli orang di luar pekerja, kalau barangnya cepat habis akan terus saya dorong pembangunan rumah untuk pekerja,” tegas Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi juga menilai, hunian rumah tapak atau rumah susun (rusun) sangatlah penting untuk pekerja, apalagi jika harganya terjangkau dan layak huni.

Selain itu, pada kesempatan berbeda, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesejahteraan menyediakan dana perumahan yang disalurkan lewat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Penyediaan dana tersebut sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

“Tahun ini ditargetkan 24.000 rumah dengan asumsi Rp.5 triliun,” tutur Kepala Investasi BPJS Ketenagakerjaan Edy Subagyo, dalam seminar “Peran Pemerintah dan Stakeholder dalam Memenuhi Kebutuhan Rumah Rakyat”, di Hotel Aston, Sentul, Rabu (26/4).

Edi menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan selama ini mempunyai 4 program diantaranya Jaminan Hari Tua (JHT), kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan pensiun.

Program tambahan yang ke-5 ialah pembiayaan perumahan untuk pekerja. Dari ke-4 program yang telah ada, baru program pembiayaan perumahan yang dapat dinikmati langsung oleh anggota BPJS minimal 1 tahun keanggotaan.

Sebagai contoh, untuk mencairkan dana pensiun, anggota BPJS setidaknya sudah berumur di atas 50 tahun. Alokasi pembiayaan perumahan tersebut berasal dari 30 persen dana total Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan.

“Total dana JHT sendiri ada Rp.200 triliun, kalau 30 persennya berarti ada Rp.60 triliun. Tapi untuk tahap pertama asumsi kami Rp.5 triliun,” jelas Edy.

Dana tersebut dapat dipakai oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun menengah dengan harga rumah maksimal Rp.500 juta.

Sedangkan untuk uang muka, tambah Edy, sistemnya mengikuti Bank BTN. Artinya, MBR dapat memanfaatkan fasilitas ini dengan mengambil rumah subsidi uang muka 1 persen.