Jokowi: Akan Berikan 5 Juta Sertifikat per tahun di Seluruh Indonesia
Presiden Joko Widodo (Foto: okezone)

 

KALTIM, INAPEX.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan pentingnya sertifikasi tanah supaya legalitas kepemilikannya jelas dan kuat. Maka dari itu, pemerintah rencananya akan memberikan 5 juta sertifikat per tahun di seluruh Indonesia.

Jumlah tersebut yang terus dikejar dan direalisasikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki bukti hukum atas tanah yang sah dan ini menimbulkan banyak sengketa pertanahan. Pokoknya pemerintah telah menjadikan ini sebagai pekerjaan pagi, siang, dan malam,” jelas Jokowi dalam penyerahan 1.535 sertifikat tanah kepada masyarakat di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, baru-baru ini.

Penyertifikatan tanah usai menjadi program strategis nasional untuk membuat status tanah lebih jelas dan mengupayakan tak ada lagi konflik pertanahan.

Tidak hanya itu, aset tanah ini bisa dijadikan jaminan untuk memperoleh modal kerja dari bank sehingga masyarakat bisa berusaha dan meningkatkan perekonomiannya.

“Kalau sudah pegang sertifikat siapa yang berani klaim? Tidak bisa lagi ada pihak yang mengaku-aku ini tanahnya karena sudah ada bukti hukumnya. Pesan saya, kalau legalitasnya sudah terjamin gunakan dengan bijak untuk pengembangan usaha jangan untuk keperluan konsumtif,” jelasnya.

Soal Pengumpulan Tanah

Kalangan pengembang swasta terus mengumpulkan lahan untuk membangun proyek properti di Karawang yang mulai bertransformasi jadi kota industri.

Terkait harga, tentu pengembang telah punya hitung-hitungan tersendiri hingga pada akhirnya memberikan angka tertentu ke konsumen yang disasar.

Akan tetapi, harga ini tak tetap, bahkan terus naik seiring dengan perkembangan kawasan atau properti tersebut.

Hal tersebut merupakan salah faktor yang membuat harga lahan di suatu kawasan terus merangkak sehingga rumah murah sulit dibangun di pusat kota atau di kawasan yang siap huni.

“Pemerintah kalah gesit. Harusnya lahan dikuasai pemerintah. kalau punya tanah 500 hektar saja di Karawang, bangun satu juta rumah itu gampang,” imbuh Ketua Umum Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI), Hartono Sarwono kepada pers, Selasa (18/7).

Hartono mengatakan, setelah lahan dikuasai, pemerintah tinggal membangun infrastruktur pendukung. Di Karawang, infrastruktur transportasi yang cocok untuk dibangun ialah light rail transit (LRT) atau kereta ringan.

Kereta ringan dianggap lebih baik ketimbang membangun kereta cepat di Karawang sebab jaraknya dekat dari Jakarta.

Meski demikian, jika tak memungkinkan untuk membangun LRT, pemerintah dapat membangun atau memperpanjang jalur kereta komuter dari Bekasi dan Cikarang ke arah Jakarta.

“Setelah bangun pemukiman, bangun rumah murah, sekalian bikin (sarana) transportasinya dari sekarang. Jadi, harga tanah enggak naik,” tutup Hartono.