Ilustrasi. (Foto: dok.inapex)

 

CIKARANG, INAPEX.co.id – Menjelang puasa di bulan Ramadhan 2017 ini, ternyata masih ada 4.365 rumah dengan down payment (DP) 1% dikawasan Cikarang. Tak hanya itu, hasil penelusuran INAPEX terlihat masih terdapat 8.749 unit rumah tapak dengan tipe 25/60 yang dibangun di Cikarang merupakan bagian dari program sejuta rumah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kemudian, sebanyak 4.734 unit telah selesai dibangun dan 3.162 sudah akad kredit, 1.222 rencana akad. Artinya, masih tersedia 4.365 unit termasuk 4.015 unit baru yang akan dibangun yang masih berpeluang bisa dimiliki bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan berminat memiliki hunian di kawasan tersebut.

Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN), Maryono mengatakan, rumah ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yakni, penghasilannya Rp 4 juta ke bawah.

Untuk akses KPR, masyarakat cukup membayar DP sebesar 1% dan bunga cicilan 5% fixed hingga 20 tahun. Adapun cicilannya bervariasi dari Rp 750 ribu hingga Rp 900 ribu per bulan.

“Perumahan ini adalah semuanya dibangun rumah sederhana untuk MBR. Harga jual dari rumah MBR ini antara Rp 112 juta sampai Rp 141 juta, di mana semuanya akan kami biayai dengan program KPR FLPP,” kata Maryono, di Jakarta, belum lama ini.

Dengan fasilitas FLPP, masyarakat akan memperoleh bunga fixed 20 tahun, yakni 5% setahun. Uang muka juga dibantu oleh pemerintah sebanyak Rp 4 juta per unit. “Sehingga sisa uang muka bisa digunakan sebagai biaya administrasi dan lainnya,” sambung Maryono.

Dengan peruntukkan rumah yang hanya untuk MBR dan bentuknya yang rumah tapak, maka yang dapat membeli rumah ini hanyalah warga negara Indonesia yang penghasilannya tidak lebih dari Rp 4 juta per bulan.

Syarat lainnya untuk mendapatkan KPR FLPP adalah belum pernah memiliki rumah sendiri sebelumnya, memiliki masa kerja atau usaha minimal 1 tahun, dan menandatangani surat pernyataan di atas materai bahwa akan sanggup melakukan kredit.

“Perumahan MBR juga dilengkapi fasilitas umum dan sosial. Misalnya tempat ibadah, olahraga dan mainan anak. Di depan juga akan dibangun Rumah Sakit dan tempat pendidikan,” pungkas Maryono.

Sementara itu, untuk antisipasi terkait bantuan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar tak salah sasaran, pemerintah daerah (Pemda) harus mempunyai data MBR yang akurat sebagai kepastian penerima bantuan.

Menurut Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pasal 1 mendefinisikan Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah memperoleh rumah layak huni.

Hingga saat ini, pemerintah menetapkan kriteria MBR adalah mereka yang memiliki keterbatasan daya beli dan belum memiliki rumah dengan penghasilan maksimal Rp 4 juta dan Rp 7 juta sehingga masing-masing berhak mendapatkan bantuan dan kemudahan pembiayaan perumahan bagi pemilikan rumah tapak dan rumah susun.

Kriteria ini berlaku secara umum untuk seluruh daerah di Indonesia, padahal biaya hidup dan standar upah minimal berbeda-beda antar satu daerah dengan daerah lainnya.

Idealnya setiap provinsi menetapkan MBR dan mempunyai data MBR di daerahnya berdasarkan kriteria baku tertentu yang berlaku secara nasional. Keberadaan data MBR seperti ini diperlukan untuk menyusun kebijakan perumahan yang baik dan benar.

Lana menjelaskan, pembangunan perumahan harus didasarkan pada kebutuhan dan keterjangkauan masyarakat. Data MBR tidak hanya memperlihatkan penghasilan dan pengeluaran rumah tangga, juga jumlah keluarga, kondisi/kualitas hunian, lokasi tinggal dan profesi pekerjaan.

Dengan data tersebut, dikatakan Lana, pemerintah dapat menyusun kebijakan dan perencanaan perumahan yang lebih pas, yang pada gilirannya menjadi panduan bagi pembangunan perumahan, baik oleh pemerintah, masyarakat swadaya dan pengembang.