Ketua DPD REI DKI Amran Nukman saat foto bersama Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono dan Dirut BTN Maryono di JCC Senayan. (Foto: dok.inapex)
Ketua DPD REI DKI Amran Nukman saat foto bersama Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono dan Dirut BTN Maryono di JCC Senayan. (Foto: dok.inapex)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Panasnya kondisi politik menjelang putaran kedua pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI di bulan April 2017 mendatang, ternyata sangat berpengaruh terhadap bisnis properti di Jakarta.

Ketua DPD REI DKI Amran Nukman mengakui carut marut terkait kondisi politik Pilkada DKI dinilai sangat berdampak pada respon konsumen properti di Indonesia.

“Memanasnya kondisi politik hingga saat ini sangat berpengaruh terhadap penjualan properti di Jakarta. Apalagi sejumlah pengembang juga mulai memutuskan untuk melakukan pengurangan pegawai. Kalau kondisi seperti ini terus berlanjut, bagaimana perusahaan akan menggaji karyawannya,” ungkap Amran Nukman saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, beberapa waktu lalu.

Amran Nukman mengatakan, para investor maupun calon konsumen diprediksi bakal menahan sementara untuk beli properti di bulan April 2017 nanti. “Saya yakin investor pasti akan lebih pilih untuk menahan tidak beli properti selama kondisi politik belum kondusif,” katanya.

Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menyakini jika peraturan pemerintahnya sudah keluar target realisasi KPR sebanyak 570.000 unit bisa terlampaui.

“Kami sangat mendukung paket kebijakan ekonomi ke-13 ini, bisa mempercepat pembangunan program sejuta rumah. Jika ini bisa diimplementasikan secepatnya juga akan mengurangi backlog yang saat ini mencapai 13 juta unit,” kata Direktur Utama BTN Maryono di Institut Teknologi Bandung (ITB), di Bandung, Jawa Barat.

Lebih lanjut Maryono menambahkan, hingga Agustus 2016 realisasi KPR mencapai 400.000 unit, dengan nilai yang telah cair Rp32 triliun. Kemudian untuk target akhir tahun 570.000 unit dengan implementasi kebijakan ini, akan sangat mudah terlampaui. “Mengingat selama ini permasalahan dalam pembangunan rumah yaitu penyediaan lahan dan perizinan,” tambahnya.

Ia mengakui, paket kebijakan ekonomi ke-13 yang akan memangkas masalah perizinan membuat sektor properti lebih menggairahkan lagi. “Apalagi pemangkasan perizinan itu bisa membuat harga rumah lebih murah,” ujar Maryono.

Dikatakan Maryono, akan membuat permintaan rumah semakin meningkat, sehingga pengembang akan lebih banyak lagi membangun perumahan. “Kuartal dua tahun ini, rumah nonsubsidi sudah mulai menggeliat. Ditambah paket kebijakan ini akan lebih mendorong lagi permintaan rumah makin besar,” tuturnya.

Salain itu, tingginya permintaan rumah juga didorong oleh relaksasi aturan Bank Indonesia (BI) mengenai uang muka (down payment) atau loan to value (LTV) dari 20% menjadi sekitar 15%. Selain itu, perbankan sekarang ini juga sudah banyak yang menerapkan suku bunga KPR single digit untuk nasabah baru.

Sebelumnya, Pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi ke-13 pada 23 Agustus 2016 lalu. Kebijakan ini diharapkan bisa merangsang pembangunan perumahan bagi rakyat Indonesia.

Paket kebijakan ini menitik beratkan pada percepatan penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan harga yang terjangkau. Caranya adalah dengan menyederhanakan sekaligus mengurangi regulasi dan biaya pengembang untuk membangun rumah. Dari yang semula sebanyak 33 perizinan dan tahapan, dideregulasi menjadi 11 perizinan dan tahapan.