Ilustrasi. (Foto: PUPR)

JAKARTA, INAPEX.co.id – Menjelang akhir Tahun 2018, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merasa optimis bisa capai target merealisasikan 1,1 juta unit rumah. Pencapaian tersebut merupakan target program sejuta rumah dengan catatan untuk pertama kalinya program yang dicanangkan sejak 2015 tersebut mencapai target.

Direktur Jenderal Penyediaan Rumah Khalawi Abdul Hamid mengakui, target bisa tercapai kerena seluruh pemangku kebijakan memahami target bersama. “Sampai akhir Desember bisa 1,1 juta,” tegas Khalawi Abdul di Jakarta, belum lama ini.

Kementerian PUPR juga memiliki cadangan 120 ribu rumah yang dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Lebih lanjut dikatakan Khalawi Abdul, dalam tiga tahun terakhir target 1 juta rumah tak tercapai lantaran sejumlah kendala seperti tanah yang harganya tinggi di kota-kota besar, regulasi, sampai soal pembiayaan.

Selain itu pada awalnya, program sejuta rumah juga memerlukan koordinasi banyak pihak. Namun, sejumlah solusi bisa ditemukan saat ini seperti akan adanya Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang dapat meringankan pembiayaan.

“Semoga realisasi 2018 dan 2019 dapat menutup target tahun-tahun sebelumnya (yang tidak tercapai),” ujarnya.

Kendati demikian, Khalawi menyebut BP Tapera masih belum memiliki Komisioner. Namun, dia menyebut dalam waktu dekat posisi tersebut akan segera terisi dan lembaga pembiayaan rumah tersebut siap memutarkan dana.

Kalangan pengusaha properti sempat mengeluhkan sulitnya izin dalam mencapai target Sejuta Rumah.

Sementara itu, Real Estate Indonesia (REI) yang juga mengajukan insentif untuk membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Insentif dari affordable housing ini untuk konsumen sedangkan untuk produsen itu hanya Pajak Penghasilan (PPh) 1%,” ujar Ketua DPP REI Soelaeman Soemawinata.

Sebelumnya, pemerintah menyiapkan dana Rp 2,5 triliun untuk modal awal BP Tapera. Modal ini tidak bisa digunakan untuk operasional, melainkan hanya diendapkan sebagai kapitalisasi BP Tapera.

“Modal awal memang disiapkan oleh pemerintah sekitar Rp 2,5 triliun yang digunakan BP Tapera, jadi tidak boleh menganggu uang peserta,” ujar Direktur Utama Bapertarum-PNS Heroe Soelistiawan di Kementerian PUPR.

Heroe Soelistiawan menjelaskan biaya operasional yang akan digunakan BP Tapera berasal dari suku bunga modal Rp 2,5 triliun tadi.

Jika suku bunga yang didapat dari modal yang dikapitalisasikan ini sebesar 5% per tahun, biaya operasional yang bisa digunakan BP Tapera sekitar Rp 125 miliar per tahun.

Heroe Soelistiawan berharap BP Tapera mampu mengefisiensikan dana operasionalnya. Dengan begitu, hasil bunga yang didapat modal awal dari pemerintah bisa dikapitalisasikan lagi, sehingga nilainya bisa semakin besar.