Illustrasi dp ringan

SAMARINDA, INAPEX.co.id – Tidak bisa disalahkan masyarakat yang tergiur dengan promosi rumah murah dari pengembang. Karena masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) selalu antusian untuk bisa memiliki hunian layak dengan angsuran yang terjangkau dari penghasilan mereka.

Namun sayangnya, banyak spesifikasi bangunan dalam brosur yang ditawarkan pihak developer untuk hunian murah dan terjangkau oleh MBR, sangat mengecoh calon pembeli. Banyak dari masyarakat yang sudah terlanjur membeli akhirnya kecewa. Seperti yang dialami ratusan konsumen Developer PT Tiga Kali Sembilan, di Samarinda, Kalimantan Timur.

Menurut, Ketua DPD REI Kaltim, Bagus Susetyo, Program rumah murah harus benar benar diawasi baik pengerjaanya sekaligus spesifikasi bahan bangunan.

“Saya sangat mendukung program rencana Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Propinsi Kalimantan Timur, yang dengan tegas menyatakan setiap pengembang perumahan wajib mengantongi sertifikasi khusus yaitu Surat Keterangan Ahli (SKA) bidang pengembang dan sertifikasi Laik Fungsi,” jelas Bagus Susetyo, belum lama ini.

Kelemahannya adalah, lanjut dia, karena tidak adanya aturan yang tegas tentang spesifikasi khusus hunian bersubsidi. Sehingga banyak pengembang yang mengabaikan tentang struktur dan kelayakan hunian murah.

DPD REI Kalimantan Timur, kata Bagus Susetyo, tidak ingin masalah di PT Tiga Kali Sembilan yang di pimpin Masykur Labarang, yang sekarang ini sudah menjadi tersangka, akan terulang kembali di kemudian hari.

“Makanya saya coba meyakinkan ke setiap konsumen, dan memberikan arahan untuk warga yang hendak membeli rumah. Selain itu, DPD REI Kalimantan Timur juga tidak menyudutkan pengembang atau developer yang sekarang ini belum bergabung menjadi anggota REI, adalah buruk hasil kinerjanya. Tidak, saya tidak mengarah ke situ,” tegas Bagus.

SKA, menurut Bagus Susetyo, bisa dijadikan penjamin dari perbankan untuk mengeluarkan Kredit Pemilikkan Rumah (KPR). Sementara itu, Bagus menilai, banyak oknum pengembang perumahan hanya meraup keuntungan, tanpa mempedulikan struktur bangunan.

“Pengembang yang baik, tentu sudah mengantongi izin dari dinas terkait. Selain itu, pengembang wajib membuat perencanaan. Mulai pembangunan jalan umum, saluran pembuangan, aliran listrik, dan air, semuanya wajib dicantumkan,” jelas Bagus Susetyo.

Secara terpisah, dari keterangan beberapa pengembang mengatakan, kalau pengembang PT Tiga Kali Sembilan, tidak mengindahkan ketetapan struktur bangunan hunian. “Siapa bilang ketebalan semen tidak memengaruhi. Itu sangat krusial,” ujar Zulfikar, pengembang PT Arif 89.

Zulfikar menambahkan, kalau struktur pembangunan rumah PT Tiga Kali Sembilan, materialnya pas-pasan. Sementara itu, mereka dikejar pelangga karena pihak pengembang sudah menerima DP. Namun, Zul menilai, tak mempermasalahkan bangunan rumah kopel dua atau empat. Hanya, bangunan memang dinilai Zulfikar kurang tepat.

“Idealnya, mekanisme waktu untuk membangun satu unit rumah itu dibutuhkan waktu sebulan,” ungkapnya.