Jakarta Butuh Lahan Rumah, Solusinya Bangun di bawah Tanah

Desain Rumah Bawah Tanah (Foto: messynessychic)

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Di DKI Jakarta, kebutuhan akan lahan hunian sangat tinggi. Akan tetapi, dengan pertumbuhan penduduk yang signifikan setiap tahunnya, sulit untuk masyarakat bisa mempunyai rumah tapak sendiri.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, jumlah penduduk yang terdaftar pada tahun 2015 sekitar 10.177.924 jiwa.

Angka tersebut meningkat jika dibandingkan tahun 2014 yaitu sekitar 10.075.310 jiwa.

Oleh sebab itu, sekarang ini pemerintah pusat tengah mengebut realisasi kebijakan rumah untuk rakyat.

Walaupun pada masa pemerintahan sebelumnya, kebijakan sama telah dilakukan namun tak semasif saat ini.

“Dulu mungkin masih swadaya yang didorong, kalau sekarang masif sekali,” tutur Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono, saat diskusi bertema ‘Kupas Tuntas Dua Tahun Program Sejuta Rumah’ di Hotel Ibis, Jakarta, baru-baru ini.

Ketika menjabat, lanjut Sumarsono, sebagai penjabat sementara Gubernur DKI Jakarta, dirinya sempat berkeinginan untuk mengganti rencana tata ruang atau zonasi Jakarta. Sayangnya, hal itu tak mudah untuk dijalankan.

“Itu butuh pembuatan peraturan daerah (perda) baru. Sementara, tata ruang kita ini umurnya sepuluh tahun,” tambah dia.

Lalu, bagaimana solusi untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat Jakarta?

“Pernah bayangkan enggak, ternyata Jakarta itu butuh tata ruang bawah tanah,” kata Sumarsono.

Dalam sebuah rapat dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait, Sumarsono mengaku, terdapat pihak yang mengusulkan supaya dibangun hunian hingga tiga lantai ke dalam tanah.

Usulan itu dipandang dapat mengatasi kurangnya lahan yang ada sekaligus mengurangi defisit hunian.

Ia menyadari, dengan kehadiran pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) atau Angkutan Massal Terpadu Jakarta, Jakarta sangat membutuhkan tata ruang atau zonasi bawah tanah.

Namun pada saat itu, usulan tersebut tak bisa serta merta diterima. Pasalnya, tidak ada perda yang mengaturnya.

Sedangkan, untuk mengubah rencana tata ruang diperlukan sebuah perda yang membutuhkan kajian mendalam.

“Jadi kita tolak karena tidak ada dasarnya. Saya tidak tahu apakah kementerian sudah mengantisipasi atau belum, tapi kesimpulannya bahwa Jakarta sudah ada kebutuhan membangun bawah tanah,” tutup dia.