Jakarta Berhenti Sampai Tahun 2020
Jakarta (Foto: alilahotels)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Tahun 2020 mendatang Jakarta dan kawasan penyangga lainnya Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dalam koridor Jabodetabek sudah harus masuk kategori enough is enough.

Sudah cukup pemerintah daerah Jakarta dan Bodetabek menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) baru, sebab kapasitas lingkungan Jadebotabek berada pada tingkat waspada. Hal ini akibat penumpukan aktivitas bisnis di kawasan ini selama puluhan dekade.

Oleh sebab itu wacana pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta kembali mencuat. Namun, sebelum hal ini dilakukan, pemerintah harus memperhatikan sejumlah hal. Termasuk menyiapkan studi kelayakannya atau feasibility study (FS).

Hal ini dapat dimulai dengan membuat ragam skenario, termasuk skenario jika business as usual berjalan terus.

Tidak hanya itu, sejumlah variabel yang harus dianalisa ialah aspek ekonomi, finasial dan teknis yang dilengkapi dengan antisipasi dari efek distribusional baik sosial, geografi, dan lingkungan.

“Selagi FS disiapkan, pemerintah harus berani membekukan parktik jual beli tanah di kawasan yang menjadi bidikan sebagai ibu kota baru,” tutur Ketua Umum Masyarakat Infrastruktur Indonesia (MII), Harun Alrasyid Lubis, di Jakarta, Rabu (5/7).

Penambahan Jalan Tol di Ibu Kota Baru

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna menuturkan bahwa pada dasarnya BPJT siap membangun jalan tol di mana saja jika diperlukan.

Akan tetapi, hingga saat ini belum ada rencana pembangunan jalan tol di sekitar wilayah yang disebut-sebut akan menjadi Ibu Kota baru.

“Ya kan masih dikaji. Kalau kami lebih ke turunan sebetulnya, support, nanti pada waktunya sudah ada kajian tinggal didukung,” tambah Herry.

Hingga sekarang, rencana pembangunan jalan tol di Kalimantan baru sebatas Tol Samarinda-Bontang sepanjang 94 kilometer. Pemerintah daerah juga tengah disiapkan kajian serta dokumen pengadaan tanah.

Jika proses pengadaan tanah sudah selesai, maka tahap selanjutnya ialah lelang yang dijadwalkan akan dimulai pada tahun depan. Rencananya, lelang ini akan paralel dengan proses pengadaan tanah. “Nanti kalau sudah ada badan usaha bisa langsung konstruksi,” lanjut dia.

Meski belum ada rencana pembangunan jalan tol baru, secara umum infrastruktur penunjang konektivitas di Kalimantan sudah baik. Ia mengklaim, semua jalan nasional yang menghubungkan antar-provinsi di Kalimantan telah terhubung.

“Tapi kalau memang perlu jalan tol di Kalimantan ya akan kami siapkan,” jelas Herry.