Ilustrasi. (Foto: dok.inapex)

JAKARTA, INAPEX.co.id – Soal birokrasi perizinan yang masih berbelit-belit, dinilai menjadi faktor penghambat tumbuhnya disektor properti. Apalagi, iklim investasi termasuk di industri properti beberapa tahun belakangan ini terlihat masih lesu.

“Seharusnya dalam mendorong roda perekonomian, seperti menarik investor dari dalam dan luar negeri harus dipermudah perizinan dan bukan sebaliknya dipersulit,” kata Anggota Komisi IV DPR RI dari Partai Gerindra, Edi Prabowo dalam keterangan tertulis di Jakarta, belum lama ini.

Selain itu, rumitnya birokrasi perizinan dari sejumlah pemerintah daerah juga menyebabkan harga properti terus melambung.

Sehingga, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tak mampu menjangkau serta memiliki rumah layak huni, seiring dengan program pemerintah untuk memenuhi satu juta rumah bagi masyarakat kecil.

Kendati demikian, Edi Prabowo menilai, lesunya bisnis properti saat ini tidak semata soal faktor hambatan perizinan birokrasi tapi juga daya beli masyarakat yang menurun.

F. Rach Suherman, konsultan bisnis properti menuturkan era otonomi daerah juga memiliki ekses disharmonisasi regulasi.

Misalnya paket kebijakan ekonomi XIII Jokowi yang sebenarnya bagus, tetapi terhambat berbagai peraturan daerah (Perda) lama yang belum banyak diubah oleh banyak pemerintah daerah.

“Contoh nyata adalah penurunan PPh 5 persen jadi 2,5 persen, sama sekali tidak digubris daerah sehingga BPHTB tetap 5 persen dan hal ini karena PAD. Kepentingan pusat-daerah membuat dunia usaha terjepit diantara ‘dua raja’,” ujarnya.

Terkait praktek suap yang dilakukan pihak korporasi, menurut dia itu adalah soal mental. Namun demikian, suap dilakukan swasta atau developer karena ingin membeli waktu di sat terhambat panjangnya dan berbelitnya proses perizinan.

Padahal perencanaan bagi pengembang harus lekas jalan karena ada cost of money. Praktik suap, lanjutnya, juga karena ada pengusaha yang tidak memenuhi syarat dan kemudian mengambil jalan pintas dan inipun disambut baik oleh pejabat yang kebetulan kepepet ingin lekas kaya.

Ke depan menekan praktik suap di sektor properti dan sektor lainnya, maka model perizinan satu atap dan penyederhanaan meja-meja perizinan seharusnya sudah menjadi tekad pemerintah.

“Kebijakan inipun, sebenarnya sudah dilakukan pemerintah dan hasilnya lumayan membaik. Seperti memakai Key Performance Indicator (KPI) yang diatur Menpan dan RB bersama Pemda. Dimana izin A sekian hari kelar, B sekian hari dan sanksi yang tidak mencapai, langsung ganti pejabat baru,” katanya.

Pengawasan publik, lanjutnya sangat diperlukan dan hal ini bisa dilakukan lewat informasi digital. Hal senada disampaikan CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda yang menyatakan meskipun pemangkasan perizinzn sudah terjadi, tapi praktek di lapangan masih terjadi sehingga suapun tidak bisa dihindari dan ironisnya saat ini pengawasan belum efektif.

“Untuk penyediaan rumah sederhana seharusnya menjadi domain Pemda. Namun sayangnya saat ini belum semua Pemda peduli dan hal ini tidak lepas terkait keterbatasan sumber daya manusia dan juga keterbatasan sosialisasi,” katanya.