Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono saat meninjau proyek infrastruktur. (Foto: pupr)
Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono saat meninjau proyek infrastruktur. (Foto: pupr)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Ternyata ini yang menjadi skala prioritas pada proyek infrastruktur dikawasan perdesaan harus mengacu pada kebutuhan sesuai karakteristiknya. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan menyampaikan arahan tersebut melalui “Rapat Koordinasi Dalam Rangka Persiapan Pengembangan KPPN Tahun 2017” di Jakarta.

Rapat koordinasi itu dihadiri Perwakilan Unit Organisasi (Unor) Kementerian PUPR, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) serta pemerintah kabupaten (Pemkab) lokasi 10 KPPN yang akan disusun masterplannya pada 2017.

Selain itu, Rido menjelaskan, posisi dukungan infrastruktur PUPR melalui pengembangan KPPN bisa berada di depan atau pertengahan. Kendati demikian, tetap disesuaikan dengan kebutuhan setiap KPPN. “Jangan sampai dukungan infrastruktur PUPR dilakukan di depan atau awal-awal, namun tak semua infrastruktur yang terbangun dapat dimanfaatkan secara optimal akibat tak sesuai kebutuhan KPPN,” jelas Rido.

Lebih lanjut dikatakan Rido, melalui perencanaan pengembanagn KPPN harus efektif sekaligus mampu meningkatkan perekonomian. Dengan begitu dukungan perlu diarahkan agar masyarakat perdesaan mampu meningkatkan nilai tambah.

“Misalnya, kalau sebelumnya masyarakat menjual bahan mentah dari potensi yang ada di perdesaannya. Ke depan diharapkan masyarakat akan mampu mengolah bahan baku sebelum dijual ke pasar, agar tercipta peningkatan nilai tambah,” katanya.

Rido menambahkan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanatkan pengembangan dan penguatan terhadap 40 KPPN. Dukungan dari Kementerian PUPR dimulai dengan penyusunan dokumen masterplan hingga aksi pengembangan infrastruktur di kawasan KPPN.

Dokumen masterplan pengembangan KPPN merupakan dokumen kesepakatan dan acuan bersama para pemangku pembangunan, yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan, BPIW, Sanusi Sitorus mengatakan, pada tahun 2016 telah berhasil disusun masterplan 14 KPPN oleh beberapa kementerian.

Misalnya. masih dikatakan Sanusi, Kementerian PUPR melalui BPIW telah menyusun masterplan 4 KPPN, Kementerian PDTT menyusun masterplan 6 KPPN, dan Kementerian ATR sebanyak 2 KPPN

 

“Misalnya, kalau sebelumnya masyarakat menjual bahan mentah dari potensi yang ada di perdesaannya. Ke depan diharapkan masyarakat akan mampu mengolah bahan baku sebelum dijual ke pasar, agar tercipta peningkatan nilai tambah,”

 

Ia menjelaskan, masterplan KPPN disusun melalui beberapa tahapan, mulai survei lapangan dan koordinasi awal. Kemudian, kunjungan lanjutan untuk penajaman informasi kawasan. “Selain itu, dilakukan Focus Group Discussion (FGD) untuk menjaring masukan dari daerah, guna penyempurnaan draft masterplan yang tengah disusun,,” terangnya.

Rapat koordinasi ini, lanjut Sanusi, diharapkan tercipta kesamaan visi dari seluruh pemangku pembangunan dalam upaya mengembangkan KPPN, sehingga dapat berjalan lancar sesuai harapan.

Sementara itu, M Sumedi dari Bappenas mengatakan, RPJMN 2015-2019 mengamanatkan terdapat 40 KPPN. Pada tahun 2015 dan 2016 telah terfasilitasi untuk penyusunan 30 KPPN, sehingga pada 2017 dilakukan fasilitasi terhadap 10 KPPN.

Ia berharap, para pemangku pembangunan dapat bersama-sama mendukung terwujudnya masterplan 10 KPPN. “Dengan begitu, pada 2017 ini akan tercipta 10 masterplan. Artinya, pada 2017 telah terpenuhi mandat RPJMN 2015-2019 mengenai pengembangan dan penguatan terhadap 40 KPPN ” jelasnya.