Ilustrasi pengunjung Indonesia Properti Expo 2018. (Foto: dok.IPEX)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id  – Maraknya persoalan rumah warisan sering berujung pada penyelesaian hingga di meja hijau atau persidangan pengadilan. Bahkan berangkat dari masalah itu juga terdapat beberapa orang tua yang digugat oleh anak-anaknya.  Munculnya gugatan itu disebabkan sang orang tua menjual rumahnya yang ditinggalkan oleh pasangannya.

Kemudian, para anak yang menggugat masalah tersebut disebabkan mereka merasa berhak atas warisan itu. Sebenarnya, seperti apa aturan menjual rumah warisan. Apakah pihak orang tua harus meminta izin kepada para anak-anaknya? Hal pertama yang mungkin perlu diketahui adalah perihal agama.

Namun jika menggunakan aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Untuk mendeteksi masalah sejak dini yaitu, mengetahui bagaimana riwayat rumah warisan yaitu apakah diperoleh sebelum atau ketika sudah berumah tangga. Kemudian, sertifikat rumah yang tercantum atas nama siapa.

Seperti diketahui, apabila rumah warisan merupakan harta bersama, apabila sertifikat rumah warisan itu atas nama si orang tua, maka tidak serta-merta tanah tersebut merupakan milik orang tua tersebut. Kemudian mengenai harta bawaan. Apa sih yang dimaksud harta bawaan?

Misalnya, rumah warisan itu merupakan milik si orang tua yang sudah dimiliki sebelum menikah. Oleh sebab itu, si orang tua tak perlu meminta izin kepada semua anaknya apabila akan menjual rumah tersebut. Ketentuan tersebut mengacu pada penjelasan yang diatur dalam Angka (2) Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. “Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya,” isi pasalnya.

Selanjutnya, yaitu mengenai harta bersama. Seperti pada sebutannya, harta bersama adalah benda yang dimiliki terhitung sejak masa perkawinan. Keterangan lebih lanjut diatur dalam Angka (1) Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama,” isinya.

Terkait persoalan rumah warisan, tentu anak-anak dari hasil perkawinan pun berhak menerima bagian apabila rumah itu merupakan harta bersama. Selain itu, ada sejumlah berkas yang perlu disiapkan, yaitu: Surat keterangan mewaris (bagi WNI penduduk asli), Akta keterangan hak mewaris (bagi WNI keturunan Tionghoa), Fatwa waris (bagi WNI yang beragama Islam).

Berkas tersebut dibutuhkan untuk membuktikan siapa saja yang berhak atas tanah tersebut. Nantinya para pihak inilah yang harus memberikan persetujuan untuk menjual rumah warisan. Selain persetujuan dari para ahli waris, ada sejumlah persoalan yang harus diperhatikan ketika akan menjual rumah warisan.

Diantaranya, seluruh ahli waris harus hadir di hadapan PPAT untuk memberikan persetujuan. Namun bagaimana jika ada yang berhalangan hadir? Ahli waris yang berhalangan hadir bisa membuat Surat Persetujuan yang dilegalisir notaris setempat atau bisa juga membuat surat persetujuan berupa akta notaris.