Sertifikat Tanah Diprioritaskan Sampai 8 Tahun Ke Depan
Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil (Foto: agolf)

JAKARTA, INAPEX.co.id – Inilah sebenarnya manfaat memiliki sertifikat tanah. Selain berdampak pada peningkatan nilai jual, namun juga bermanfaat dengan kemudahan akses kredit disetiap layanan perbankan sebagai jaminan sertifkat yang resmi.

Apalagi, sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengaku bahwa masyarakat sudah memiliki akses finansial sebagai dampak adanya program bagi-bagi sertifikat tanah.

Ia menambahkan, pada dasarnya program itu sudah berjalan sejak tahun lalu dan sebanyak 5 juta sertifikat telah diserahkan kepada masyarakat. Kemudian, di tahun ini ditargetkan sebanyak 7 juta sertifikat.

“Tahun lalu sudah 5 juta dibagikan bahkan lebih. Tahun ini Insya Allah 7 juta hektar. Bayangkan berkat ini (sertifikat tanah) orang langsung mempunyai akses kelembagaan finansial formal,” jelasnya, usai rakor reforma agraria di Hotel Borobudur, Jakarta, belum lama ini.

Menurutnya, apabila punya tanah yang tidak memiliki surat sertifikat dan butuh modal harus ke rentenir dan pinjam bunga sampai 100%. “Dan kalau kita punya sertifikat ke BRI dan pinjam KUR bunga hanya 7,5% per tahun,” tambah Sopyan.

Selain itu, masih dikatakan Sopyan, dampak lainnya yaitu berkurangnya konflik sengketa lahan. Pasalnya, tanah itu tidak akan bisa digugat lagi.

“Impact lain yaitu konflik berkurang begitu tanah sudah bersertifikat orang tidak akan bergugat lagi,” jelasnya.

Sebagai informasi, tahun ini Kementerian ATR menargetkan bagi-bagi sertifikat sebesar 7 juta. Kemudian di tahun depan sebanyak 9 juta.

Sementara itu, hingga September 2018, tercatat sudah ada 3,9 juta sertifikat lahan yang dibagikan ke masyarakat.

Menteri ATR menggunakan skema baru yaitu Single Land Registration System untuk menggenjot sisa target sertifikasi lahan tersebut.

“Kita kan nggak tau siapa saja yang punya tanah di Indonesia ini. Jadi sudah ada Single Land Registration System atau sistem pendaftaran tanah terpadu yang akan menjadi solusi dari persoalan pertanahan di Indonesia,” jelas.

Skema ini merupakan penyempurnaan dari program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang memanfaatkan fasilitas online single submission (OSS) yang sudah diresmikan oleh pemerintah pusat pada Juli lalu.

Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE), lebih mudah disebut dengan nama generik OSS ini hadir dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Sebelumnya, selama ini dilakukan melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).