Ilustrasi pekerja non formal. (Foto:dok.inapex)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Inilah Cara Pekerja Non-Formal Agar Bisa Punya Rumah Sendiri. Pasalnya, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) non-formal selama ini mengalami kesulitan keuangan ketika ingin beli rumah yang lebih layak huni.

Halitu disebabkan MBR non-formal memiliki penghasilan yang tak tetap setiap bulannya, berbeda dengan MBR pekerja formal. Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Maurin Sitorus menilai bahwa sistem yang memungkinkan untuk membantu MBR non-formal ialah dengan mengharuskan mereka menabung di bank terlebih dahulu.

“Bank itu ekstra hati-hati saat memberikan kredit. Untuk itu, kita meminta kerjasama pekerja non-formal, misalnya mereka menabung dulu setahun, supaya bank bisa mengestimasi kira-kira penghasilannya berapa per bulan,” papar Maurin di Sentraland Bekasi, belum lama ini.

Maurin mengatakan bahwa untuk mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR), MBR non-formal diberikan syarat perbankan yang begitu ketat. Mereka akan ditanya berapa penghasilannya tiap bulannya yang bertujuan bank ingin mengantisipasi kredit macet di masa mendatang.

Untuk MBR pekerja formal, penghasilan per bulan telah dibuktikan dengan menggunakan slip gaji, sedangkan bagi MBR non-formal yang tak mempunyai slip gaji, mendapat KPR dari bank menjadi begitu sulit. Dengan menabung di bank dalam jangka waktu 6 bulan sampai 1 tahun, jelas Maurin, bank dapat memprediksi penghasilan pekerja informal setiap bulan.

“Masyarakat harus menabung setidaknya 5 persen dari nilai rumah yang diinginkan. Nanti pemerintah akan bantu beri bantuan 25 persen, sisanya 70 persen menjadi beban pinjaman MBR dengan suku bunga konvensional,” tambah Maurin.

Sementara itu, pada kesempatan berbeda, kemudahan akses merupakan salah satu hal yang bisa mencuri perhatian pemerintah dalam mengembangkan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba.

Maka dari itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun Jalan Tol Tebing Tinggi-Pematang Siantar-Parapat. Jalan tol sepanjang 98,5 kilometer tersebut memerlukan lahan sekitar 1.182 hektare dengan enam simpang susun.

Pembangunan rencananya akan dimulai pada 2017 mendatang dengan estimasi biaya konstruksi sebesar Rp8,28 triliun. Kementerian PUPR juga telah menjalankan feasible study atau studi kelayakan dan dokumen pengadaan lahan untuk Tol Tebing Tinggi-Pematang Siantar-Parapat.

Tidak hanya Tol Tebing Tinggi-Pematang Siantar-Parapat, pemerintah juga akan membangun Tol Tebing Tinggi-Kuala Tanjung. Jalan tol tersebut di desain sepanjang 37 kilometer dengan tiga simpang susun yaitu Simpang Susun Tebing Tinggi, Simpang Susun Indrapura, dan Simpang Susun Kuala Tanjung.

Pembangunan yang memerlukan lahan seluas 440 hektare ini dimulai pada 2017 mendatang dengan prediksi nilai konstruksi senilai Rp2,97 triliun. Kedua akses baru ini akan terhubung dengan Tol Medan-Binjai-Tebing Tinggi yang sekarang ini telah menghadapi progres signifikan dalam hal pengadaan tanah hingga 80 persen dan progres fisik sekitar 30 persen.

Kementerian PUPR juga nantinya akan menjalankan pembangunan serta perbaikan area di sekitar Danau Toba. Berdasarkan rencana pembangunan KSPN Danau Toba 2015-2019, pada 2016 Kementerian PUPR akan membangun Kawasan Permukiman Perdesaan di Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Humbang Hasundutan.