Ilustrasi. (Foto: dok.inapex)

JAKARTA, INAPEX.co.id – Ternyata ini yang menjadi alasan Warga Negara Asing (WNA) antusias ingin beli properti di Indonesia.

Pasalnya, investasi properti seperti rumah komersial maupun apartemen tak hanya menjadi impian masyarakat domestik saja.

Namun, WNA yang bekerja di Indonesia bahkan tinggal hingga puluhan tahun juga ingin investasi properti.

Namun, tak banyak WNA yang belum mengetahui tata cara investasi di Indonesia. Fakta tersebut juga dialami oleh Rick seorang WNA asal Belanda.

“Saya dan juga ada beberapa teman WNA di daerah dan di Jakarta, mereka sama seperti saya, ingin membeli (memiliki) properti di Indonesia, karena Indonesia itu indah, “ujarnya yang mulai fasih berbahasa Indonesia, dikawasan Serpong, Tangerang.

Saat ini, Rick yang sudah belasan tahun tinggal di Indonesia, sudah beli properti di Nuvasa Bay di Kawasan Nongsa, Batam, Kepulauan Riau.
Namun beberapa teman Rick yang merupakan WNA, masih belum mengetahui adanya aturan baru yang memungkinkan WNA memiliki properti di Indonesia.

Lain lagi cerita William, WN Singapura yang juga ingin memiliki properti di Indonesia. Menurutnya, memiliki properti di Indonesia secara hukum dan teknis memungkinkan, terutama kepemilikan untuk apartemen.

“Tidak ada keraguan bagi orang Singapura yang mungkin ingin memiliki properti di Indonesia. Bisa jadi untuk investasi atau liburan atau untuk rencana pensiun,” ungkapnya.

Teman-teman WNA Rick & William mungkin hanyalah beberapa dari sekian ribu orang asing yang tidak bisa memiliki properti di Indonesia, meski mereka sudah menikah dengan warga negara Indonesia sekali pun dan tinggal puluhan tahun di Tanah Air.

Namun keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing mulai memberikan angin segar, dan membuat WNA tertarik masuk dan membeli properti di Indonesia.

Direktur Jenderal (Dirjen) Hubungan Hukum Keagrariaan, Kementerian Agraria & Tata Ruang, Djamaluddin, untuk kepemilikan properti di Indonesia oleh orang asing ketentuan sekarang sudah ada di Permen No 29/2016 terkait dengan peraturan pelaksanaan dari PP No 103 Tahun 2015. “Harga, biaya, aturan lain itu dibahas disitu,”ujarnya.