Ilustrasi. (Foto: dok.inapex)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Ternyata ini alasan para konsumen dibalik aksi stop beli properti di Bulan September 2017. Bahkan dikalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang ingin beli rumah bisa menahan uangnya dan menabung untuk melakukan transaksi hanya di ajang pameran Indonesia Properti Expo pada Februari 2018 mendatang.

“Saya pilih tahan beli properti untuk saat ini karena masih butuh banyak pertimbangan, baik secara financial maupun dalam hal pilih lokasi. Karena beli rumah itu tak seperti beli kacang goreng, semua aspek fasilitas sangat bergantung untuk dihuni. Maka itu lebih baik saya menunggu saat pameran IPEX pada Februari nanti,” ujar Tere salah seorang warga Cikokol, Tangerang, Kamis (7/9).

Sementara itu, penanganan permukiman kumuh dilakukan melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, daerah, organisasi masyarakat dan para penerima manfaat.  Diharapkan, penanganan permukiman kumuh dilakukan bisa menyentuh berbagai aspek baik fisik lingkungan, ekonomi dan sosial.

Kementerian PUPR Targetkan 30 Kabupaten/Kota. (Foto: pupr)

 

“Diperkirakan 60% penduduk Indonesia pada tahun 2020 akan tinggal di perkotaan. Ketidaksiapan kota-kota dalam menghadapi perkembangan ini akan mengakibatkan pertumbuhan permukiman kumuh dan kekurangan pelayanan dasar perkotaan seperti air bersih dan sanitasi,’jelas Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya (Sesditjen CK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rina Agustin yang mewakili Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo pada pembukaan Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Permukiman Kumuh di 30 Kabupaten/Kota Prioritas, di Jakarta, belum lama ini.

Penanganan permukiman kumuh di Indonesia kedepannya harus dapat lebih fokus, terintegrasi dan terencana serta mengubah wajah kawasan terutama dalam penyiapan program TA 2018.

“Ditjen Cipta Karya telah menetapkan 30 kabupaten/kota prioritas untuk ditangani kawasan kumuhnya. Diharapkan kita semua harus memperhatikan keterpaduan antar sektor sehingga kabupaten/kota tersebut akan menjadi 0% kumuh pada tahun 2019. Selain itu diharapkan juga dapat meningkatnya kualitas kawasan permukiman kumuh dari berbagai aspek, tercukupinya kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan, serta meningkatnya kualitas pengelolaan kawasan permukiman kumuh,” tutur Rina.

Kabupaten/kota yang menjadi menjadi prioritas penanganan permukiman kumuh yaitu, Tanjung Pinang, Palembang, Lhokseumawe, Banda Aceh, Medan, Pekan Baru, Kabupaten Tangerang, Cirebon, Kota Bogor, Semarang, Surakarta, Kota Tegal, Pekalongan, Yogyakarta, Kota Malang, Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan, Palangka Raya, Pontianak, Tarakan, Makassar, Palu, Manado, Kendari, Mataram, Kota Bima, Ambon, Sorong dan Jayapura.

Rina berharap, dengan diselenggarakaannya rapat ini diharapkan dapat menghasilkan inovasi untuk percepatan penanganan permukiman kumuh dengan didasari dukungan, komitmen, peran aktif, dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan.

Untuk selanjutnya, kegiatan ini akan dituangkan dalam Kesepakatan Bersama (KSB) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang ditandatangani bersamaan dengan pembacaan Deklarasi Komitmen Kepala Daerah pada 30 Oktober 2017, sebagai rangkaian acara puncak peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia tahun 2017.