Ilustrasi. (Foto: dok.inapex)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id –  Ini pertimbangan agar bayar cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)  bisa tetap lancar hingga pelunasan nanti.

Pasalnya, pengajuan KPR dengan uang muka 1% dan bunga rendah tidak pupus ditengah jalan harus dipertimbangkan lagi pada kemampuan bayar cicilannya.

Apalagi kondisi ini juga menimpa bagi pemilik gaji dengan upah minimum provinsi (UMP) perlu punya strategi khusus untuk memperlancar cicilan KPR.

Prita Hapsari Ghozie seorang perencana keuangan menjelaskan sejumlah harga rumah dan jangka waktu yang akan diambil dinilai memudahkan untuk menghitung berapa cicilan yang harus dikeluarkan setiap bulannya.

“Setelah itu anda harus menyiapkan uang muka, biaya booking hingga biaya provisi yang dibutuhkan untuk mendapatkan rumah tersebut. Untuk biaya ini perlu memisahkan dana baik dari gaji bulanan maupun uang bonus dan simpanan yang dimiliki,” jelas Prita Hapsari Ghozie ,di Jakarta, baru-baru ini.

Kemudian harus rutin konsultasi dengan bank atau pemberi kredit tersebut. Hal ini bertujuan agar bisa mengetahui sejauh mana kemampuan mencicil.

Selain itu, Prita Hapsari Ghozie juga mencontohkan, bisa menggunakan sekitar 30% gaji untuk membayar cicilan KPR. Dengan acuan UMP DKI Jakarta yang sebesar Rp 3,3 juta per bulan, maka maksimal yang bisa ditanggung sekitar Rp 1,2 juta.

“Sisanya gunakan sebagai biaya hidup, seperti makan, operasional, transportasi, komunikasi hingga biaya hiburan,” ujar Prita Hapsari Ghozie.

Kemudian menyebutkan dengan cicilan KPR sekitar Rp 1,2 juta maka jangka waktu cicilan yang bisa diambil adalah 20 tahun dengan jumlah kredit sekitar Rp 180 juta. Prita Hapsari Ghozie menambahkan, tenor panjang bisa meringankan cicilan per bulannya.

Kemudian, masih dikatakan Prita Hapsari Ghozie, jika gaji belum memungkinkan untuk mengambil KPR, maka jalan lain adalah sewal, ini lebih ekonomis. Karena memiliki rumah juga ada persoalan biaya tambahan seperti perawatannya.

Saat ini pemerintah dan pihak BPJS Ketenagakerjaan memang sedang gencar mendorong masyarakat untuk memiliki hunian tetap, yakni dengan program DP 1% untuk rumah murah bersubsidi. “Bunga yang diberikan juga flat sampai lunas yakni 5%,” pungkas Prita Hapsari Ghozie.