MBR Kesulitan Akses, Lokasi Rumah Murah Semakin Jauh
Ilustrasi. (Foto: solopos)

JAKARTA, INAPEX.co.id – Jika ingin melaksanakan proyek pembangunan rumah pribadi (Tidak melalui pengembang) atau rehab, memperluas atau menambah luas bangunan diwajibkan untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Seperti yang diketahui IMB bisa diterbitkan oleh pemerintah harus melalui proses dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku disetiap Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Dibandingkan dengan izin lainnya, mengurus IMB rumah pribadi memang agak sedikit membingungkan khususnya bagi masyarakat awam yang tidak mengerti tata caranya.
Ditambah dengan biaya mengurus IMB terkadang biaya retribusi yang pastinya sampai saat ini memang tidak ada kepastian.

Apalagi jika mengandalkan jasa dari para calo harganya memang terbilang sangat mengejutkan nilainya.

Untuk mengantongi IMB sendiri memang terkesan rumit, tapi menggunakan jasa calo yang praktis tetapi dirasa sangat mahal.

Memang tidak ada pilihan. Namun, alangkah baiknya apabila ingin mengurus IMB rumah milik pribadi tidak usah menggunakan jasa calo agar bisa sedikitnya memahami tentang cara mengurus IMB.

Dalam topik ini, terlihat maraknya bangunan yang di gusur atau ditertibkan oleh pemerintah setempat salah satu faktornya adalah kurangnya pengetahuan tentang pentingnya memiliki IMB dari pemerintah setempat.

Sebagai masyarakat memang tidak bisa sepenuhnya harus menyalahkan pemerintah melainkan harus inisiatif dalam mengetahui tentang pentingnya memiliki surat IMB untuk rumah pribadi. Agar proyek bangunan yang sedang dibangun bisa terbilang legal oleh pemerintah dan dikatakan resmi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut 10 persyaratan mengurus IMB Rumah Pribadi;

  • Lampirkan Foto copy Kartu Tanda Penduduk (1 lembar)
  • Lampirkan Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (1 lembar)
  • Lampirkan Foto copy surat-surat tanah (1 set), dapat berupa salah satu dari surat yang di sebutkan berikut :
  1. Sertifikat Tanah
  2. Surat Keputusan Pemberian Hak Penggunaan Atas Tanah oleh pejabat berwenang dari instansi pemerintah yang menguasai tanah tersebut
  3. Surat Kavling dari Pemerintah Daerah Walikotamadya atau instansi lain yang ditunjuk Gubernur.
  4. Fatwa tanah atau rekomendasi dari Kanwil BPN Propinsi DKI Jakarta atau Kantor Pertanahan setempat.
  5. Surat keputusan Walikotamadya untuk penampungan sementara.
  6. Rekomendasi dari Kantor Pertanahan dengan peta bukti pembebasan tanah.
  7. Surat Pernyataan dari instansi Pemerintah atau pemimpin proyek Tim Pembebasan tanah, khusus untuk Bangunan Pemerintah
  8. Hasil Sidang Panitia A yang dikeluarkan Kantor Pertanahan disertai Surat Pernyataan Pemilik bahwa tanah dikuasai dan tidak sengketa yang diketahui oleh Lurah setempat.
  9. Surat girik, disertai surat pernyataan Pemilik bahwa tanah dikuasai dan tidak sengketa yang diketahui lurah setempat.
  10. Surat Kohir Verponding Indonesia, disertai pernyataan bahwa Pemilik sudah menempati, menguasai tanah verponding tersebut selama 10 tahun atau lebih, baik sebagian atau seluruhnya dan tidak sengketa yang diketahui oleh Lurah setempat. (Perlu di ingat, bahwa pemohon hanya perlu memilih salah satunya saja)
Alur proses IMB.

Untuk surat tanah tersebut harus dilampirkan surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan atau dimiliki tidak dalam sengketa dari pemohon, alias jelas bahwa itu (milik pemohon sendiri).

Mintalah Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah ( SIPPT) dari Gubernur setempat.
Buatlah keterangan atau peta rencana kota dari dinas atau suku dinas tata kota sebanyak minimal tujuh lembar.

Peta Kutipan Rencana Kota dari Dinas/Suku Dinas untuk Bangunan rumah tinggal pada lokasi yang telah dikeluarkan IMB sebagai keterangan pengganti Keterangan dan Peta Rencana Kota tersebut diatas sebanyak minimal tujuh set.

Gambarlah rancangan Arsitektur Bangunan yang anda miliki minimal tujuh set.8. Fotocopy surat izin bekerja sebagai penanggung jawab rancangan arsitektur, kecuali untuk bangunan Wisma Kecil dan Wisma Sedang di daerah bukan Real Estate dan bukan daerah pemugaran.

Buat gambar rancangan arsitektur bangunan beserta dilengkapi hasil penilaian atau penelitian dari Tim Penasehat Arsitektur Kota (TPAK), untuk bangunan rumah tinggal di daerah pemugaran golongan A dan B.

Perhitungan dan gambar struktur bangunan untuk bangunan rumah tinggal dengan bentangan struktur yang dominan lebih besar dari enam meter serta foto copy surat izin bekerja Perencanaan Stukturnya (1 lembar).