Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin. (Foto: PUPR)
Syarif. (Foto: PUPR)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Seiring terus meningkatnya kebutuhan rumah, setiap Kepala Daerah diingatkan jangan sampai lupa menerapkan program perumahan untuk masyarakat.

Hal tersebut ditegaskan, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin, terkait pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi.

“Saya minta kepala daerah yang memimpin di setiap daerah untuk tidak melupakan program perumahan.  Sebab meskipun infrastruktur sudah memadai tapi masalah papan masih kurang mendapat perhatian di daerah-daerah,” tegas Syarif Burhanuddin ketika pengarahan pada Rakor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (2/2).

Dalam kegiatan itu sedikitnya melibatkan 500 peserta yang mewakili Dinas untuk menangani perumahan diseluruh wilayah Indonesia dan juga Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti.

Lebih lanjut dikatkan Syarif, sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman setiap orang berhak tinggal di rumah yang layak huni.

“Tugas tersebut tentunya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja tapi juga perlu mendapat dukungan dari pemerintah daerah, pengembang, dan masyarakat itu sendiri,” tambahnya.

Melalui RPJMN juga diterangkan bahwa masyarakat harus diberikan akses seluas-luasnya terhadap tempat tinggal layak.

Kemudian, untuk mendukung program tersebut, Kementerian PUPR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan memiliki berbagai program yang dapat dimanfaatkan oleh Pemda seperti program Rusun, Rumah Khusus, Rumah Swadaya dan Bantuan PSU untuk rumah-rumah bersubsidi.

Selain itu, Program Satu Juta Rumah yang dilaksanakan oleh pemerintah, masih dikatakan Syarif, sebisa mungkin dimanfaatkan secara maskimal oleh Pemda untuk menyejahterakan masyarakat di daerah tersebut.

Selain memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, program perumahan juga sangat berpengaruh pada kemajuan sebuah daerah.

Menurutnya, target perumahan tidak hanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) saja, tapi mereka yang benar-benar tidak memiliki rumah.

“Diantaranya seperti para PNS, pegawai honorer maupun swasta juga perlu rumah yang layak huni. Jika masyarakat memiliki tanah tapi belum mampu membangun pemerintah juga siap memberikan bantuan stimulan perumahan swadaya,”tegasnya.