Hunian Banyak Pasang Harga Tidak Wajar!
Ilustrasi (Foto: contohrumahminimalist)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Banyak calon konsumen yang terjebak harga tidak wajar untuk rumah hingga ruko. Kenapa terjebak? Apa Anda termasuk konsumen yang terjebak? Berikut ulasannya.

Menurut Country Manager Rumah.com Wasudewan, iklan rumah yang dijual dengan harga tersebut tidak boleh lebih dari tiga bulan, sebab setiap kuartal pasti ada perubahan harga, namun harga tersebut bukanlah harga sebenarnya.

Hal-hal inilah yang harus diwaspadai. Pasalnya, harga rumah yang sebenarnya, dapat berbeda dengan yang tercantum pada situs penjualan (listing).

Penyebabnya tidak hanya karena iklan rumah yang tak diperbarui, namun karena agen atau perorangan memasang harga semaunya.

“Konsumen yang mencari rumah melalui situs membutuhkan data yang otentik, khususnya soal harga,” tutur Wasudewan, kepada INAPEX.co.iddi Jakarta, Kamis (30/3).

Menurutnya, beragam usaha pemasaran dilakukan oleh agen properti atau broker, seperti menetapkan harga yang naik setiap Senin atau sebulan sekali.

Sementara iklan yang terpasang pada situs properti, tak secara otomatis diperbarui, harus dilakukan secara manual oleh pemasang iklan.

Maka dari itu, sebagian konsumen menemukan iklan rumah dengan harga yang sesuai, namun saat dikonfirmasikan ke agen, angkanya berbeda.

Perbedaannya bisa lebih murah, atau lebih mahal dari harga yang tercantum pada iklan.

“Para spekulan dapat menentukan harga semaunya yang tidak sesuai harga pasar untuk mendapat keuntungan maksimal,” ungkap Wasudewan.

Adapun pada kesempatan berbeda, untuk program rumah DP 0 persen, menurut pengamat perumahan sekaligus Dosen Kelompok Keahlian Perumahan Permukiman Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SKPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB), Jehansyah Siregar, DP 0 Persen tak jelas.

Selain itu, DP 0 Persen juga tak bisa dikatakan program perumahan, melainkan hanya gimmick yang mencitrakan ingin meringankan cicilan rumah.

Jika tak jelas programnya seperti apa, menurut Jehansyah cukup berbahaya bila dilakukan, sebab bisa seperti cek kosong.

“Bisa saja jatuh jadi subsidi penuh yang berpotensi membangkrutkan Jakarta, atau mengelabuhi masyarakat yang ternyata misalnya itu bukan program rumah hak milik (SHM),” jelas Jehansyah kepada pers, Kamis (30/3).

Dari sisi pembiayaan perumahan saja, DP 0 persen konsepnya masih mengawang-awang. Sumber pembiayaan subsidi tersebut mesti dibiayai dari dana jangka panjang.

“Nah ini dari mana sumber dananya? Karena kalau pakai sumber dana komersial pastilah merugikan bank dan mengancam prudensial bank,” imbuh Jehansyah.