Ditjen Penyediaan Perumahan Khalawi AH. (Foto: PUPR)

JAKARTA, INAPEX.co.id – Hingga pertengahan Oktober 2018, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengklaim wujudkan pembangunan sebanyak 850 ribu unit rumah.

“Kinerja Program Sejuta Rumah, pada 2015 mencapai sekitar 700.000 unit, pada 2016 mencapai 800.000 unit, pada 2017 mencapai 900 u, dan pada tahun 2018 ini kita optimis bisa mencapai Sejuta unit rumah, dan sd pertengahan oktober ini sdh mencapai 850.000 unit,” ujar Dirjen Penyediaan Perumahan PUPR Khalawi A.H, di Jakarta, belum lama ini.

Bahkan dengan keoptimisan program satu juta rumah tersebut, akhirnya bisa terealisasi pada tahun ini. Menurut Khalawi, backlog perumahan selama empat tahun terakhir pun sudah berkurang sekitar 3,2 juta dari total 11,4 juta sejak 2014 menjadi 8,2 juta penduduk.

Pengembangan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah hingga saat ini, masih menemui sejumlah kendala yang kerap dijumpai baik dari pengembang maupun pemerintah, yaitu kelangkaan lahan murah.

Kemudian, masih dikatakan Khalawi, lamanya proses perizinan di beberapa daerah, lokasi perumahan yang semakin jauh dari pusat kegiatan, dan kenaikan harga bahan bangunan.

Kementerian PUPR sudah melakukan sejumlah upaya untuk membantu mempercepat realisasi pembangunan rumah untuk program sejuta rumah.

Diantaranya, seperti membentuk land banking system, mendorong daerah untuk mempermudah perizinan perumahan melalui penerbitan PP 64/2016 tentang kemudahan perizinan, mendorong pembangunan kota baru dan KPBU dalam pembangunan perumahan, dan mengembangkan teknologi bahan juga metode pembangunan rumah murah seperti Risha, Rumah Instan Sederhana Sehat.

Kemudian, terkati progres anggaran pada Ditjen Penyediaan Perumahan dan Ditjen Pembiayaan PUPR sudah terserap sekitar 60% hingga pertengahan Oktober.

“Ini [anggaran Kementerian PUPR] juga bagian dari 50% anggaran Pemerintah Pusat dalam mendukung program sejuta rumah,” jelasnya.

Khalawi juga mendorong pengembang swasta untuk melakukan pengembangan rumah bersubsidi salah satunya dengan menggodok sistem kerjasama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang ditargetkan dapat diaplikasi pada 2019.

Tak hanya itu, Kementerian PUPR saat ini sedang menggodok konsep pembiayaan Mikro, yaitu pembangunan berbasis komunitas dengan pembiayaan mikro yang masih dalam tahap perbincangan.