Haruskah Simpang Susun Semanggi diresmikan?
Simpang Susun Semanggi (Foto: rappler)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Jembatan Simpang Susun (SS) Semanggi secara resmi sudah dioperasikan dan bisa digunakan oleh masyarakat.

Pengoperasian tersebut menyusul diserahkannya Sertifikat Layak Fungsi (SLF) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan sebelum SLF diserahkan, Kementerian PUPR sudah menerima rekomendasi dari Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ), yang mengatakan bahwa SS Semanggi bisa dioperasikan dengan aman.

“Semoga dapat mengurai kemacetan di jantung Kota Jakarta,” kata Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima pers, baru-baru ini.

SLF yang diterbitkan Kementerian PUPR dikeluarkan menurut rekomendasi KKJTJ Nomor UM.01.03-KKJTJ.01/112 tanggal 28 Juli 2017 soal Rekomendasi Persetujuan Laik Fungsi Jembatan SS Semanggi dengan struktur jembatan box girder berbentuk lengkung sepanjang 1,8 KM.

Sebelum SLF diterbitkan, SS Semanggi sudah menjalani serangkaian tes, mulai dari uji beban statik sampai dinamik. Hasil tes menuturkan struktur dalam stabilitas yang baik dan memenuhi defleksi yang diizinkan.

“Selanjutnya, untuk jangka panjang Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta perlu melaksanakan uji teknis pada lokasi jembatan yang lain untuk menjamin keamanan dari jembatan di masa yang akan datang,” jelasnya.

Pekerjaan pembangunan Jembatan SS Semanggi memakan biaya Rp.360 miliar dan dilakukan PT Wijaya Karya.

Pekerjaan tersebut selesai dua bulan lebih awal dan direncanakan akan diresmikan Presiden Joko Widodo pada 17 Agustus mendatang atau ketika perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-72.

Terlepas dari itu, pada kesempatan berbeda, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menggagas aksi nasional mereduksi limbah plastik dengan menjadikannya bahan yang bermanfaat dan bernilai ekonomi tinggi.

Pasalnya, banyaknya sampah plastik laut di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Secara global produksi sampah plastik laut kita nomor dua setelah China.

Kontribusinya sebanyak 57 persen atau 3,32 juta metrik ton per tahun. Sampai 2019, limbah tidak terurai ini diprediksi mencapai 9,52 juta ton. Jumlah tersebut hanya 14 persen dari total sampah yang diproduksi.

Fakta ini mendasari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menggagas aksi nasional mereduksi limbah plastik dengan menjadikannya bahan yang bermanfaat dan bernilai ekonomi tinggi.

Gagasan tersebut disambut positif Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), dikembangkan teknologi pemanfaatan limbah plastik untuk material perkerasan jalan atau aspal.

Kepala Balitbang Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan bahwa penelitian dan pengembangan teknologi pemanfaatan limbah plastik, sejatinya telah berlangsung sejak lama.

Uji cobanya diimplementasikan perdana di area Universitas Udayana, Bali, dan Jalan Raya Sri Ratu Mahendradatta, pada 28-29 Juli 2017 terhadap jalan dengan total panjang 700 meter untuk mengetahui seberapa tinggi daya tahan, dan seberapa kuat daya rekat aspal plastik.

“Hasil sementara ini, aspal dengan tambahan material sampah plastik jauh lebih lengket, secara teknis stabilitasnya pun lebih baik. Keuntungannya akan lebih tahan terhadap deformasi, dan daya lekat tinggi,” jelas Danis kepada pers, Sabtu (29/7).