Haruskah Gubernur DKI Jakarta Menerbitkan Jaminan Sosial Tentang Rumah?
Ilustrasi (Foto: rumahdijual)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Ketika kepemimpinan Joko Widodo, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah meluncurkan beberapa program jaminan sosial untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat yang dikonversi dalam sebuah kartu.

Salah satunya, Kartu Jakarta Pintar untuk membantu biaya pendidikan anak sekolah dan Kartu Jakarta Sehat untuk membantu masyarakat yang tengah mengakses fasilitas kesehatan.

Program tersebut pun diteruskan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) kala Jokowi naik posisi menjadi Presiden.

Usai Basuki dinyatakan bersalah dalam kasus dugaan penistaan agama, program tersebut kembali dilanjutkan oleh Djarot Syaiful Hidayat. Akan tetapi, program kesejahteraan untuk masyarakat tersebut diklaim masih kurang.

Saat ini telah berganti sosok Gubernur, pasalnya Presiden Joko Widodo telah melantik Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Sandiaga Uno sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017-2022 di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/10/2017).

“Yang belum itu jaminan sosial tentang rumah,” jelas Ketua Housing Urban Development (HUD) Institute Zulfi Syarif Koto, Senin (16/10).

Pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, jelas Zulfi, telah dipaparkan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal tersebut, adanya jaminan bahwa masyarakat bisa mempunyai hunian yang layak untuk ditinggali jadi salah diantaranya. Ia pun menyarankan Pemprov DKI Jakarta yang baru di bawah kepemimpinan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, bisa menerbitkan kartu jaminan perumahan.

Hal tersebut juga ikut mendorong program uang muka atau down payment (DP) nol persen untuk pemilikan rumah yang selama ini jadi andalan mereka selama masa kampanye.

“(Kartu jaminan perumahan) itu bukan untuk membeli, tapi untuk sewa yang murah. Rumah itu kan tidak harus dimiliki, yang penting dia bisa bermukim, murah, layak, bersih, nyaman, kan gitu,” imbuh Zulfi.

Terkait hunian yang bisa diakses masyarakat dengan kartu ini, Zulfi menyarankan, agar Pemprov DKI membangun hunian vertikal di atas lahan milik badan usaha milik daerah (BUMD).

Kelak, tidak hanya masyarakat DKI Jakarta yang bisa mengakses hunian ini, tetapi juga masyarakat di luar DKI dengan skema sewa yang lebih fleksibel.

Langkah tersebut pun dianggap bisa menjadi salah solusi dalam mengatasi persoalan rumah murah yang dapat diakses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di lokasi strategis.