Hari Kota Sedunia, Bangunan Jakarta Harus Punya Ciri Khas
Kombinasi Rumah Betawi dan Joglo (Foto: mrm)

JAKARTA, INAPEX.co.id, – 31 Oktober adalah Hari Kota Dunia yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Peringatan tersebut dicanangkan untuk menambah titik perhatian komunitas internasional terkait urbanisasi global, menjawab tantangan urbanisasi, meningkatkan kerja sama antar negara, dan mendorong pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Tema tahun 2016 dalam peringatan Hari Kota Dunia adalah Inclusive Cities, Shared Development atau Gotong Royong Membangun Kota Untuk Semua.

Urbanisasi tersebut adalah proses global dan di Indonesia telah mulai masif terjadi sejak tahun 1976 dengan total penduduk perkotaan kala itu hingga 37,9 persen, naik 45,1 persen tahun 1996, dan tahun 2016 telah menggapai angka 54,5 persen.

Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, urbanisasi akan kian berlanjut dikarenakan orang pergi ke kota atau desa yang berkembang jadi kota.

“Karena itu hal ini harus diarahkan dan terlebih lagi kita harus tetap mengusung kota yang memiliki ciri khas atau kota yang berkarakter,” tuturnya saat perayaan Hari Kota Dunia di Jakarta, Senin (31/10).

Perkotaan di Indonesia mempunyai tantangan tersendiri yang begitu besar berhubungan dengan tingkat kemiskinan, kriminalitas, masalah sosial, tak terkontrolnya tata ruang dan perubahan guna lahan, minimnya sumber pendanaan untuk pembangunan, pengelolaann sumber daya yang tak maksimal, dan beragam masalah lainnya.

Pengembangan kota tersebut tak mesti homogen namun mengikuti karakter ataupun akar budaya lokalnya yang kuat.

Basuki mengamati pembangunan ruko yang homogen di sejumlah kota seperti Padang yang menghilangkan bangunan khas Bagonjong, Sumatera Utara meniadakan rumah adat Gorja, dan Yogyakarta dengan khas Joglonya.

“Kota-kota harus punya identitas yang khas, jangan homogen dan didomonasi ruko. Di sini perlu juga peran besar dari kalangan akademisi untuk ikut merumuskan dasar pengembangan kota yang inklusif dan ini menjadi dasar bagi kita untuk pengembangan kota. Begitu juga peran masyarakat yang sangat penting,” jelasnya.

Terlepas dari itu, pada kesempatan berbeda, para pengembang yang prinsipnya mendukung program pembangunan hunian murah baik rumah tapak maupun ruman susun murah, mengaku senang berjualan rumah murah sebab permintaannya yang begitu besar.

Namun, lagi-lagi yang jadi masalah klasik ialah keluhan pengembang terkait ketersediaan lahan dan dukungan regulasi.

“Mau konsep hunian berimbang, program rumah murah, program seribu tower rumah susun (rusun), pengembang pasti mendukung dan selama ini juga yang berbuat siapa lagi kalau bukan kita. Tapi pengusaha tidak akan membangun kalau rugi, jadi pemerintah sebagai regulator harus bisa memahami hal ini,” papar Sekjen Realestat Indonesia (REI) Hari Raharta Sudradjat,  kepada pers di Jakarta, Senin (31/10).

(he)