Ilustrasi. (Foto: dok.inapex)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Hari Ini, sedikitnya 8.749 rumah murah yang dibangun pemerintah diresmikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Cikarang.

Proyek ini dibangun oleh PT Arrayan Bekasi Development, berlokasi di Jalan Raya Pulo Sirih No. 84, Sukajadi, Sukakarya, Bekasi, Jawa Barat di atas lahan seluas 105 hektar.

“Peresmian oleh Bapak Presiden rencananya. Rumah pekerja tapak, variasi tipe, 21 sampai 36,” kata Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti, di Jakarta, Rabu (3/5).

Lebih lanjut dikatkaan Lana Winayanti tentang rencana pembangunan rumah murah dengan pembiayaan melalui skema kredit pemilikan rumah (KPR) tersebut.

“Dari rencananya yang dibangun 8.749 unit, yang sudah dibangun itu 4.734 unit, sudah akad 3.612 unit. Itu akadnya KPR FLPP yang tahun lalu dan subsidi selisih bunga,” sambungnya.

Dengan peruntukan rumah bagi MBR dan mendapatkan fasilitas FLPP, maka harga rumah tidak akan melebihi besaran harga rumah subsidi yang telah diatur pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.03/2015.

Batasan harga maksimal hunian bersubsidi di 34 provinsi juga tertuang dalam Peraturan Menteri PU-Pera no.20/2014 tentang FLPP dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit atau Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang mencakup RST dan rusunami. Untuk kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi sendiri harganya mulai dari Rp 114 juta.

Sementara itu, secara terpisah 52 unit rumah khusus di Desa Sumber Jaya, Kampung Melayu, Bengkulu yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan telah siap dihuni oleh para keluarga nelayan.

“Rumah khusus ini dibangun khusus untuk nelayan jumlahnya 52 unit, dengan tipe 36m2,” jelas Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Syarif Burhanuddin.

Rumah khusus yang dibangun sejal April 2016 tersebut menggunakan anggaran sebesar Rp 7,6 miliar melalui APBN, sedangkan lahan disediakan oleh Pemerintah Kota Bengkulu. Untuk penghunian saat ini belum ditentukan apakah dengan sistem sewa atau lainnya, namun saat ini nelayan dipersilahkan untuk menghuni.

Rumah khusus merupakan salah satu program penyediaan perumahan berupa rumah tapak oleh Kementerian PUPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dengan kebutuhan khusus seperti masyarkat daerah terpencil, daerah perbatasan Negara, pulau-pulau terluar, bagi korban bencana alam dan bagi para nelayan.

“Hasil dari kunjungan ini saya lihat sudah sesuai peruntukannya yaitu masyarakat mempunyai penghasilan dibawah 2,4 juta. Dan salah satu penghuni yang saya tanya, pendapatannya kurang lebih 1,5 juta. Jadi mereka ini memang sasaran program rumah khusus” tambah Syarif.

Rumah khusus ini juga telah dilengkapi dengan fasilitas air, listrik dan fasilitas PSU pendukungnya. Sumi, salah seorang penerima rumah khusus menyatakan bahwa sebelumnya dia tinggal di rumah kontrakan yang beban sewa, listrik dan airnya lebih mahal dari rumah khusus yang sudah mulai dihuni.

Dalam kunjungan yang didampingi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bengkulu tersebut, Dirjen berharap Pemda dapat mengatur sehingga tidak menjadi kumuh, tidak diperjual belikan, disewakan kepada orang lain dan tetap dijaga.

Syarif juga berharap Pemda dapat melakukan penghijauan dan membuat taman bermain untuk anak-anak sehingga lingkungan menjadi lebih nyaman dan tidak gersang.