Gratis, Penuhi Syarat Mendapatkan Bedah Rumah dari Pemerintah
Penyerahan Kunci Bedah Rumah (Foto: suaranusantara)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Untuk menyukseskan Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo guna mengatasi backlog (kesenjangan hunian) di Indonesia, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR memberikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai program bedah rumah untuk mengurangi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Untuk memperoleh bantuan bedah rumah, penerima BSPS mesti memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku diantaranya:

  1. WNI yang telah berkeluarga
  2. Mempunyai atau menguasai tanah tetapi belum memiliki rumah
  3. Memiliki/menghuni rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni
  4. Belum pernah memperoleh bantuan rumah dari pemerintah
  5. Berpenghasilan upah minimum provinsi setempat
  6. Diutamakan yang sudah mempunyai keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya
  7. Bersedia bertanggung jawab dalam pemanfaatan BSPS
  8. Bersedia membentuk kelompok dan mengikuti ketentuan BSPS

BSPS merupakan bantuan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam bentuk meningkatkan kualitas dan pembangunan baru. Bantuan ini dapat berupa perbaikan lantai, dinding rumah, dan atap, untuk memenuhi syarat kehidupan yang sehat, selamat, dan nyaman.

Selain alokasi dananya memakai APBN, program tersebut memperoleh tambahan dana langsung dari Bank Dunia untuk memperbaiki kualitas sebanyak 30.000 unit rumah.

“Kami (Kementerian PUPR) memang mendapatkan bantuan dari Bank Dunia tidak hanya untuk program BSPS, melainkan juga technical assistance mengenai perencanaan serta program pembiayaan perumahan,” tutur Direktur Perumahan Swadaya Kementerian PUPR, Raden Johny Fajar.

Ia mengatakan bahwa terdapat bantuan ini akan otomatis menambah alokasi yang sudah ditetapkan sebelumnya, yaitu dari 110.000 unit menjadi 140.000 unit rumah.

“Jumlah unit rumah yang akan mendapatkan bantuan bedah rumah dari Bank Dunia jumlahnya bakal terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun ini baru 30.000 unit dan tahun depan hingga 2019 sekitar 50.000 unit per tahunnya. Untuk tahun ini, pengelolaan dananya akan ditangani oleh satker (satuan kerja) pusat dulu,” paparnya.

Pada bulan Maret, Kementerian PUPR rencananya akan membedah sekitar 300 ribu unit rumah tidak layak huni di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. Saat ini, 1.554 unit rumah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga akan memperoleh bantuan bedah rumah.

Bantuan akan menyebar di empat kabupaten seperti Kabupaten Kulon Progo 408 unit, Kabupaten Gunung Kidul 398 unit, Kabupaten Bantul 367 unit, dan Kabupaten Sleman 381 unit dengan total bantuan sekitar Rp.22,5 miliar.

Ridwan Dibya Sudharta sebagai Kepala Satuan Kerja penyediaan perumahan provinsi DI Yogyakarta Kementerian PUPR menuturkan bahwa pembangunan peningkatan kualitas RLTH tersebut diprediksi rampung sebelum Hari Raya Idul Fitri supaya mereka dapat langsung menempati rumah yang layak huni.

“Adapun pembangunan dilakukan oleh masyarakat setempat secara gotong royong oleh kelompok penerima bantuan,” tutupnya.