Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI. (Foto: dok.inapex)

JAKARTA, INAPEX.co.id – Untuk penentuan keputusan yang sah terkait dualisme kepengurusan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Puri Imperium, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PPPSRS) masih menunggu hasil kajian.

Kabid Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Melly Budiastuti melalui stafnya Hizbullah menjelaskan, kepengurusan PPPSRS Puri Imperium belum melaksanakan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 132 Tahun 2018 sesuai dengan pembinaan pengelolaan rumah susun milik di Jakarta.

Selain itu, bentuk implementasi Pergub yang gencar disosialisaikan ini adalah mulai dari melakukan penyesuaian AD, ART, tata tertib, sampai struktur organisasi pembentukan PPPSRS.

“Sebetulnya di Puri Imperium itu belum melaksanakan implementasi Pergub, karena pergantian kepengurusan disana itu masih mengacu ADART yang lama sebelum peraturan itu keluar. Sehingga timbul dualisme, tetapi yang satu lagi telah melaksanakan Peraturan Pemerintah (Permen) No.23/2018, namun belum melaksanakan Pergub No.132/2018 karena pelaksanaannya tepat saat peraturan gubernur di undangkan pada tanggal 5 Desember 2018, malamnya dia melaksanakan pemilihan pengurus,” terang Hizbullah saat ditemui di Dinas PRKP Pronvinsi DKI Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Tak hanya itu, masih dikatakan Hizbullah, dalam pemilihan pengurus juga terjadi konflik hingga perdebatan yang terus bergulir.

“Karena memang ada kekisruhan di Puri Imperium itu terkait dengan pengurus, karena ada perdebatan disitu. Karena pada waktu itu, pada saat pergantian pengurus, pengurus itu berkonsultasi ke Dinas Perumahan, mohon arahan bagaimana sebaiknya kami melaksanakan pergantian pengurus menggunakan hak suara apa,” jelasnya.

Hizbullah menambahkan, saat pengurus berkonsultasi tersebut dinas perumahan juga sudah memberikan penjelasan terkait hasil Yudisial Review.

“Dinas perumahan memberikan penjelasan arahan dan berdasarkan hasil Yudisial Review atas undang-undang tahun 2011 ada pendapat hakim yang menyatakan dalam hal pemilihan pengurus itu hak suaranya adalah satu orang satu suara,” tambah Hizbullah.

Lebih lanjut Hizbullah, persoalan tata cara pemilihan antara one name one vote dengan NPP tersebut yang menjadi penyebab terjadinya dualime kepengurusan.

“Sehingga persoalan itu kisruhlah didalam, ada yang berpendapat ini harus on name on vote, ini harus NPP segala macam, kan gitu timbul perdebatan. Hingga tidak terjadi pemilihan pengurus, keos jadinya. Timbulah gugat menggugat sampai pengadilan,” lanjutnya.

Kendati Hizbullah masih enggan menjawab sampai kapan proses ini berlangsung, namun Dinas PRKP masih dalam pengkajian terkait dualisme kepengurusan PPPSRS di Puri Imperium.

“Yah maunya kita secepatnya. Saya sih belum bisa memberikan grand likenya berapa lama kami kan menyangkut SKPD semua.Baru-baru ini sudah ada mediasi Dinas Perumahan sedang melakukan pengkajian atas dua akta ini,” kata Hizbullah.

Hingga saat ini proses pengkajian itu masih berlangsung untuk menentukan keputusan dan penetapan terhadap pengurus PPPSRS yang sah oleh Dinas PRKP Provinsi DKI Jakarta.

“Nah itu yang sedang kita kaji, yang mana sih yang proses pelaksanaan pemilihan pengurusnya sesuai dengan aturan. Yang jelas, kelompok yang sebelah itu tidak sesuai dengan aturan, karena pemilihannya menggunakan NPP, yang satunya pakai one name one vote artinya sudah sesuai dengan peraturan. Yah sudah jelas pakai one name one vote satu nama satu suara di pergub jelas,” ujar Hizbullah.

Dalam kesempatan itu, Hizbullah mengatakan proses mediasi tidak berlanjut sampai ditingkat Walikota Jakarta Selatan.

“Ya nanti kita akan mengambil suatu keputusan gitu aja sih. Nggak cuma disini aja, kemarin kan cuma untuk menggali permasalahan oleh kedua pihak itu kan,” katanya.

Hizbullah juga menyayangkan atas terjadinya konflik tersebut. Menurutnya dalam satu rumah tidak seharusnya berseteru berkepanjangan.

“Jadi gini, mediasi itu kan kita mencari titik temu antara kedua ini. Inikan dalam satu rumah kenapa sih harus gontok-gontokan, apalagi harus saling menggugat tidak selesai-selesai. Itu keduanya intinya, saya yang benar-saya yang benar itu persoalannya, kalau saling benar bukan disini penyelesaiannya bukan dinas perumahan tapi pengadilan,” kata Hizbullah.

Seperti diketahui sebelumya, Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 132 Tahun 2018 menjadi senjata baru bagi Pemprov DKI untuk melakukan pembinaan pengelolaan rumah susun milik di Jakarta.

Kemudian Dinas PRKP memberikan tenggat waktu sampai bulan Maret bagi pemilik untuk mulai mengikuti peraturan itu dengan pembentukan PPPSRS. Apabila sampai bulan Maret belum melengkapi administrasi yang diminta, Pemprov DKI langsung memberikan sanksi administrasi.

Nantinya, Pemprov akan menerbitkan surat teguran diberikan jangka waktu 7 hari. Sosialisasi sudah dimulai sejak 17 – 21 Desember 2018 terus reod show di 5 wilayah kota dengan mengundang seluruh pengurus PPPRS dan pelaku pembangunan pelaksanaannya berlaku dimasing-masing kota.

“Jadi begini, kalau acuan P3SRS yang lama itu mengacu pada Peratuan Pemerintah No.15/2007 sama Kepmen No.06/1995 tentang akta pendirian badan hukum. Maka UU 211/2011 tapi turunan PPnya sampai sekarang belum ada yang mengatur P3SRS, ini persoalannya pak,” jelas Hizbullah.

Ia menambahkan, jika memang hasil yudisial review atau ada amanat perintah dari pengadilan otomatis pergub juga harus mengikuti perubahan.

“Ya otomatis harus direview sepanjang itu ada perintah pengadilan. Tapi sepanjang itu belum ada putusan dari pengadilan, aturan dari Pergub tetap jalan. Dan ini sudah banyak yang melaksanakan diawali dengan tahapan, sosialisasi, pembentukan panmus, bahkan sudah ada yang sudah disahkan berdasarkan peratuan gubernur. Ada yang sudah membentuk tapi belum mengajukan permohonan pengesahan. Nah, yang on progres masih banyak lagi,” jelas Hizbullah.

Menurutnya, pemilik atau penghuni yang tergabung dalam PPPSRS harus melakukan Rapat Umum Anggota (RUA) atau Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUALB) untuk membentuk PPPSRS. Rapat anggota ini isinya juga bentuk dari mengimplementasikan Pergub 132.

“Belum ada yang mengajukan, karena tahapan sosialisasi dulu selesai ini baru pembentukan panmus. Panmus ini bekerja tergantung berapa lama panmus ini bekerja baru melaksanakan RUA LB namanya terhadap PPPSRS sudah terbentuk sebelumnya yang sudah dapat pengesahan gubernur, nah itu diberikan jangka waktu sampai 31 Maret 2019 untuk mengimplementasikan Pergub No.132/2018,” pungkasnya.