Kunjungan DPRD Pronvinsi Jawa Timur di Kementerian PUPR. (Foto:perumahan)
Kunjungan DPRD Pronvinsi Jawa Timur di Kementerian PUPR. (Foto:perumahan)

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur meminta program sejuta rumah juga dapat direalisasikan di Probolinggo dan Kendiri.

Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dalam kunjungan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pada pertemuan itu perwakilan dari Anggota DPRD Probolinggo dan Kediri, Sigit Sosiawan selaku Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kediri mengusulkan sejumlah Program Sejuta Rumah, dan permasalahan perumahan serta melakukan konsultasi penanganan masalah perumahan di daerah tersebut.

Menanggapi usulan tersebut, Ditjen Penyediaan Perumahan Dedy Permadi selaku Pejabat Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan Madya serta Kepala Bagian Anggaran Pembiayaan Perumahan I Nyoman Sutama, menjelaskan berbagai program dan skema Program Sejuta Rumah.

“Sejuta Rumah ini diadakan untuk menjawab tingginya angka Backlog, Backlog dan RTLH merupakan fokus dari Penyediaan Perumahan dan Pembiayaan Perumahan, kami harap ini bisa jadi perhatian bagi pemda setempat karena kita ingin memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat “ungkap Dedy di Ruang Rapat Sesditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Selasa (10/1)..

Hingga saat ini, masyarakat Indonesia yang kurang mampu sangat membutuhkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bantuan yang semula diberikan pemerintah sebesar Rp. 10 juta kini menjadi Rp. 15 juta.

Sigit menambahkan, untuk di Probolinggo dan Kediri daya beli untuk pembelian perumahan kurang banyak peminat tetapi untuk bedah rumah lebih banyak peminatnya dan manfaatnya, karena di daerah Probolinggo dan Kediri khususnya masyarakat mempunyai tanah tetapi juga mempunyai rumah yang tidak layak, jadi mereka mengharapkan adanya bedah rumah.

Di tahun 2017 ini Penyediaan Perumahan merencanakan kembali adanya Kredit mikro atau pinjaman dalam jumlah kecil bagi masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki pekerjaan tetap,dan tidak memiliki jaminan agar masyarakat tersebut, bisa memiliki rumah yang layak untuk dihuni tetapi dengan persyaratan yang lebih memudahkan masyarakat.