DP Nol Persen Bisa Terwujud, Gubernur Jakarta Harus Bereskan 4 Hal Ini
Ilustrasi (Foto: ist)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – DP nol persen bisa terwujud, Gubernur Jakarta harus bereskan 4 hal ini. Diantaranya penyediaan lahan, pembiayaan, izin dan pajak.

Ketua Housing Urban Development (HUD) Institute Zulfi Syarif Koto menuturkan bahwa dengan mengatasi keempat persoalan kebutuhan hunian di DKI Jakarta bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), program pemilikan rumah ini sangat mungkin dilaksanakan.

Program ini adalah gagasan dari pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, yang telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

Dalam hal izin dan pajak, misalnya, kedua persoalan tersebut kian membuat harga hunian menjadi tinggi. Oleh sebab itu, harus ada intervensi pemerintah untuk melancarkan proses perizinan dan pajak.

“Sekarang saya katakan, izin dan pajak jadi kewenangan pemerintah. Kalau dinolkan bisa kan?” tutur Zulfi, Senin (16/10).

Untuk penyediaan lahan, Pemda DKI bekerja sama dengan pemda tetangga, yakni  Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Depok.

Kerjasama serupa juga bisa dijalankan Pemda DKI Jakarta dengan pengembang yang mempunyai aset lahan di wilayah DKI Jakarta.

“Dalam konteks tanah, bisa nggak punya tanah di kabupaten lain di Bodetabek. Asal itu menjadi aset daerah, dengan catatan aksesibilitasnya diberi kelancaran,” jelas Zulfi.

Dengan membeli beberapa lahan di daerah sekitar DKI Jakarta, Pemprov DKI bisa membangun kawasan hunian bagi mereka yang bekerja di Jakarta. Namun, Pemda DKI juga mesti memperhatikan kemudahan akses transportasi untuk masyarakat yang akan tinggal di wilayah itu.

Sebab, jika biaya transportasi dipatok tinggi, masyarakat yang menghuni dan bekerja di Jakarta, tentu harus merogoh kocek lebih dalam.

“Artinya gini, transportasi umum itu ditingkatkan. Sekarang kan sudah mulai itu Transjakarta sampai Bekasi. Dengan konsep Anies-Sandi Rp 5.000 perak, itu dikembangkan dengan adanya koneksi angkutan umum yang terpadu dari sekitar Jakarta,” imbuh Zulfi.

Untuk kerja sama dengan pengembang, Anies-Sandi bisa mencontoh cara mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok dalam membangun Simpang Susun Semanggi.

Melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta, Ahok memberi syarat kepada perusahaan swasta yang akan membangun properti melebihi aturan yang ada, dengan membayar kompensasi kenaikan koefisien luas bangunan (KLB). Kompensasi ini yang digunakan Ahok untuk membangun Simpang Susun Semanggi.

Menurut Zulfi, cara itu bisa dijalankan Anies-Sandi, jika ada pengembang yang hendak membangun properti melebihi batas yang ditentukan. Kompensasi yang diberikan bisa digunakan untuk membeli lahan atau membangun hunian bertingkat (highrise) di lahan milik Pemda DKI.

“Walaupun menurut saya (cara Ahok alihkan kompensasi untuk bangun SS Semanggi) tidak tepat, kenapa? Karena itu yang dikenakan pajak dari konteks properti, jadi kan dikenakan kompensasi harusnya uang itu untuk properti, bukan buat jalan,” lanjut Zulfi.

“Itu salah sasaran. Kalau diambil dari properti harusnya dibuat perumahan untuk MBR, untuk rusun,” tambahnya. Sedangkan untuk pembiayaan uang muka, masalah tersebut bisa diatasi dengan membentuk lembaga penjamin.

Lembaga tersebut kelak bertugas membantu MBR yang membutuhkan pinjaman uang muka atau malah membiayai pemilikan rumah. “Boleh saja Pemda DKI (buat). Karena di Pemda DKI ada yang namanya Jamkrida, ada Bank DKI, koperasi, BPR, ayo duduk bareng buat lembaga penjaminan untuk MBR yang tidak punya collateral (jaminan),” tutup Zulfi.