Lukman Hakim (Foto: PUPR)
Lukman Hakim (Foto: PUPR)

YOGYAKARTA, INAPEX.co.id, – Ditjen Penyediaan Perumahan pada TA 2017 memiliki total pagu sebesar Rp 9 triliun yang terbagi dari paket kontraktual Rp 6,4 triliun , Swakelola Rp 2,3 triliun dan Rp 170,9 miliar untuk administrasi umum.

Kemudian, dari anggaran Rp 6,4 triliun (375 paket kontraktual), pada bulan Oktober akan di lelangkan sebanyak 150 paket dengan nilai Rp 2,5 triliun, November sebanyak 75 paket dengan nilai Rp 2,2 triliun, Desember sebanyak 76 paket dengan nilai Rp 480,1 miliar, Januari sebanyak 38 paket dengan nilai Rp 749,8 miliar, Februari sebanyak 17 paket dengan nilai Rp 137,5 miliar dan Maret 19 paket dengan nilai Rp 275,9 miliar.

“Bulan ini sudah mulai diumumkan SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)-nya, dari beberapa Ditjen sudah mengumumkan SIRUP-nya untuk persiapan lelang,” tutur Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Ditjen (Sesditjen) Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Lukman Hakim juga menambahkan, lelang dini Ditjen penyediaan Perumahan akan dimulai pada minggu ketiga bulan Oktober ini.

“Kami targetkan dapat berlangsung pada minggu ketiga bulan Oktober dan paket lelang Ditjen Penyediaan Perumahan yang ditandatangani pada tanggal 6 Januari 2017 mendatang sebesar 53 persen,” tuturnya saat membuka kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan TA 2017 yang diselenggarakan oleh Bagian Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Ditjen Penyediaan Perumahan di Yogyakarta, Selasa (11/10).

Pelaksanaan barang dan jasa TA 2017 dilingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan akan dilakukan secara elektronik. Untuk itu, masih pihaknya juga terus mendorong dan menyiapkan para Pokja agar dapat bekerja lebih transparan, akuntabel, terbuka yang bedasarkan peraturan perundang-undangan.

Masing-masing Pokja SNVT  dan Satker Pusat juga harus memiliki pemahaman yang pasti tentang lelang yang akan dilaksanakan serta disiplin dalam menjaga amanah yang ada.

“Saya minta anggota Pokja baik di SNVT yang ada di seluruh provinsi Indonesia serta Satker Pusat dalam kegiatan pelelangan dini bersikap independen. Hal itu dapat dilakukan dengan menjaga serta menghindari kegiatan pelelangan dini TA 2017 dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan dari tekanan politik ataupun lainnya yang dapat mengakibatkan terhambatnya kegiatan pelelangan dini,” ujarnya.

Sebelumnya, Kabag Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran  Ditjen Penyediaan Perumahan  Sumadiyono dalam laporannya menjelaskan, kegiatan Pembinaan Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan TA 2017 tersebut diikuti oleh 135 peserta yang terdiri dari perwakilan Pokja SNVT dan Satker Pusat.

“Pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan secara elektronik dan dilakukan dengan cara e-tendering atau e-purcashing dan dengan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 57 Tahun 2015 tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement). Hal tersebut dapat menghindari terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan keterbukaan informasi dimana semua orang bisa mengakses,” terangnya.

Diketahui, dasar hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 yang merupakan perubahan keempat dari Peraturan Presiden 54 tahun 2010.