konflik-selisih-tanah
HIndari konflik soal kelebihan tanah. (Foto: dok.inapex)

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Biasanya dipicu dari persoalan kelebihan tanah, namun sebaiknya hindari konflik disaat beli rumah baru. Peristiwa ini sering terjadi, ketika permasalahan tentang kelebihan tanah biasanya telah diatur atau disebutkan dalam Surat Pesanan atau PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) di awal transaksi jual beli tanah dan bangunan.

Kendati demikian, faktanya pada pelaksanaan hal itu sering menimbulkan konflik antara pengembang dan konsumen. Jika tak diantisipasi untuk meminimalisir, bahkan konflik sangat berpotensi terjadi bila pengembang tidak beritikad baik untuk melaksanakan dan memberikan perincian secara transparan terhadap konsumen properti.

Disetiap transaksi jual beli tanah dan bangunan dari pengembang, sebenarnya masalah kelebihan tanah ini wajar apabila sering terjadi. Namun, seiring maraknya sistem indent, pengembang bisa memasarkan perumahan bagi masyarakat khususnya calon konsumen properti walaupun kondisi sertifikat tanahnya masih berupa sertifikat induk (sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama pengembang).

Dengan sertifikat tersebut, rumah belum ada dan dalam rencana pembangunan atau masih berupa block plan. Setelah kavling dibeli kemudian akan diterbitkan sertifikat. Sebelum sertifikat terbit, pihak pengembang melaksanakan pengukuran ulang atas kavling tanah itu.

Biasanya, terdapat selisih luas hasil perhitungan akhir dari luas yang tercantum di dalam block plan-nya. Luas kavling dalam block plan dijadikan dasar harga penjualan awal oleh pengembang ketika menawarkan pada konsumen.

Kelebihan tanah yang ditetapkan oleh pengembang sebenarnya tidak serta merta ditetapkan. Untuk memberikan gambaran kepada konsumen, di bawah ini beberapa garis besar sistematika pelaksanaan pengukuran tanah yang dilakukan pengembang yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut.

Sebelum penandatanganan AJB yang dilanjutkan dengan proses pemecahan dan balik nama sertifikat hak atas tanah, biasanya pengembang akan melakukan pengukuran ulang atas luas kavling tanah.

Hasil pengukuran tersebut akan dicantumkan dalam sertifikat pecahan. Dalam hal ini konsumen berkewajiban segera membayar harga kelebihan tanah per meter perseginya kepada pengembang.

Pengukuran akhir tersebut dianggap sah bila dilakukan oleh petugas Kantor Pertanahan, yang biasanya disaksikan oleh perwakilan dari pengembang untuk menunjukkan batas-batas kavling tanah.

Selanjutnya akan dibuat Berita Acara atas hasil pengukuran tersebut yang ditandatangani oleh para saksi yang mengikuti proses pengukuran di lapangan. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut akan diketahui berapa kelebihan luas kavling tanah dibandingkan dengan luas kavling tanah dalam blok plan.

Kemudian Kantor Pertanahan akan mengumumkan hasil pengukuran tersebut pada papan pengumuman di Kantor Pertanahan/Kantor Kelurahan setempat dalam waktu 60 (enam puluh) hari. Bila dalam jangka waktu tersebut tidak terdapat keberatan dari pihak ketiga, maka Kantor Pertanahan akan segera menerbitkan sertifikat pecahan kavling tanah.

Berdasarkan uraian di atas, sebenarnya kedua belah pihak—pengembang dan konsumen—harus dapat saling menyadari bahwa dalam setiap transaksi jual beli rumah baru, dapat timbul permasalahan kelebihan tanah.
Dengan demikian konflik hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut dapat dihindari atau setidaknya dapat dikurangi.