Pengembang apresiasi penyederhanaan izin perumahan rakyat. (Foto: dok.inapex)
Pengembang apresiasi penyederhanaan izin perumahan rakyat. (Foto: dok.inapex)

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Menanggapi soal realisasi penyederhanaan izin bagi perumahan rakyat, pemerintah dikabarkan terus mempercepat melalui penyelesaian paying hukumnya.

Bahkan progam yang menjadi bagian dari pencanangan paket kebijakan ekonomi XIII pada Agustus 2016 lalu, diketahui telah ditangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk selanjutnya ditandatangani sebagai peraturan pemerintah (PP).

“Sudah di presiden, tinggal tunggu tanda tangan. Memang ada tek-tok karena sejumlah pertanyaan tapi yang pasti sudah di presiden,” jelas Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo, di Hotel Grand Hyatt Jakarta, kemarin.

Lebih lanjut dikatakan Wahyu, untuk mengawal pelaksanaan PP itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang membentuk tim yang terdiri dari beberapa kementerian.

Tak hanya mengawal pelaksanaan PP, tim tersebut juga akan menyiapkan segala aturan turunannya dan berperan mengarahkan serta menyosialisasikan ke pemerintah daerah (pemda) tentang bagaimana implementasinya di daerah.

“Tim itu nanti menjelaskan ke daerah konsekuensinya apa jika PP ini turun. Apakah pemda merevisi Perda soal perizinana atau bagaimana nanti tim ini yang menjelaskan,” ujar Wahyu.

Wahyu memprediksikan, PP akan dirilis dalam waktu dekat sehingga kebijakan penyederhanaan izin di daerah-daerah bisa segera dilakukan. “Bulan ini PP itu harusnya keluar,” tutupnya.

Sementara itu, secara terpisah sejumlah sikap pengembang di Indonesia sangat mengapresiasi terkait kebijakan penyederhanaan izin bagi perumahan rakyat tersebut.

“Yah mudah-mudahan segera bisa terealisasi, karena jujur yang menjadi kendala dikalangan developer selain minimnya dipengadaan lahan yang murah yaitu tentang ribetnya birokrasi perizinan,” Konsultan Properti Aini Sudiastuti, ketika ditemui INAPEX.co.id, di Kantor Pemasaran Nirwana Bojong, di Desa Bojong – Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor.

Menurutnya, penyederhanaan izin yang diatur melalui PP tersebut diharapkan mampu mengurangi beban pengembang untuk menyediakan perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Anda kan sudah tahu sendiri, bahwa kita dituntut untuk menyiapkan rumah murah tapi yang menjadi persoalan saat ini sangat sulit mencari lahan dengan harga murah,” katanya.

Namun demikian, Aini berharap, pemerintah juga bisa membantu untuk mencari solusi terkait sulitnya pengadaan lahan bagi perumahan rakyat tersebut.