Diperbanyak,Perumahan Bagi Guru PNS di Sulawesi Selatan
Perumahan Bagi Guru PNS (Foto: humasprotokolindramayu)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan rencananya akan membangun perumahan guna memenuhi kebutuhan kepemilikan hunian bagi guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sulawesi Selatan.

Menurut data Pemprov, tercatat sekarang ini ada sebanyak 20% dari 16.000 guru berstatus PNS yang belum mempunyai rumah.

“Perumahan ini nantinya dapat menggunakan skema KPR FLPP karena guru PNS kalau dilihat dari pendapatannya masih tergolong Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR),” papar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Syarif Burhanuddin, baru-baru ini.

Melalui sistem KPR FLPP, masyarakat dapat mempunyai rumah hanya dengan membayar DP mulai 1% dan bunga hanya 5% dalam jangka waktu sampai 20 tahun.

Syarat untuk bisa mendapatkan KPR FLPP ini ialah masyarakat dengan penghasilan tak lebih dari Rp.4 juta dan belum mempunyai rumah sama sekali.

Syarif menjelaskan bahwa nanti perumahan untuk guru ini selain menggunakan sistem KPR FLPP akan diberikan juga bantuan uang muka senilai Rp.4 juta.

Tak hanya itu, PNS yang sudah bekerja selama 5 tahun juga bisa memanfaatkan Bantuan Tabungan Perumahan (Bapertarum).

Dirut Bapertarum, Heroe Soelistiawan, menuturkan bahwa seorang PNS pada golongan III bisa mencairkan tabungan perumahan yang nilainya Rp.1,8 juta, ditambah lagi tersedia Bantuan Tabungan Perumahan yang nilainya Rp.4 Juta.

“Bantuan Bapertarum ini dapat sangat membantu dalam uang muka dan biaya pengurusan awal,” jelasnya.

Untuk menyediakan perumahan bagi guru ini, Pemerintah menunjuk Perumnas untuk menjalankan pembangunan.

“Perumnas harus segera cari lahan yang sesuai. Harga dari Perumnas ini juga harus lebih murah, Karena Perumnas memang ditugaskan untuk membangun rumah murah,” papar Syarif.

Walau demikian, tak menutup kemungkinan pembangunan juga dikerjakan oleh pengembang lain yang siap membangun.

“Asalkan memenuhi syarat yang ditetapkan Pemerintah. Karena ini cukup banyak yang akan dibangun,” tambahnya.

Dalam mendukung pembangunan rumah murah ini, Ditjen Penyediaan Perumahan juga siap untuk menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas untuk perumahan ini sehingga bisa meminimalisir harga jual rumah.

“Harga rumah kan ditentukan oleh pengembang. Tapi yang paling penting adalah hasilnya harus sesuai, baik dari luasan maupun kualitas bangunan. Jangan sampai nanti harga ditekan murah, tapi masih ada biaya peningkatan kualitas. Itu sama saja membohongi masyarakat,” paparnya.

Dalam pembahasan itu juga disampaikan terkait kendala pelaksanaan. Di mana masalah yang selama ini jadi kendala masyarakat dalam disetujuinya KPR FLPP ialah BI Checking. Lantaran masyarakat yang belum mempunyai rumah diketahui sudah melakukan kredit barang konsumtif.

“Barang konsumtif itu kredit jangka pendek sedangkan rumah itu kredit jangka panjang. Jadi semestinya jangan sampai kredit jangka pendek mengalahkan kredit jangka panjang,” jelas Syarif.

“Mungkin salah satu solusi yang bisa dilakukan Pemprov ialah bekerjasama dengan BPD Sulsel. BPD sebagai bank daerah diharapkan berani dan tidak kaku pada persyaratan. Kalau dinilai masih mampu dan kredit konsumtif sudah mau habis, bisa dipertimbangkan untuk KPR FLPP nya,” tutupnya.