Djahjo Kumolo ketika pemaparan terkait pembatalan Perda. (Foto: setkab)
Djahjo Kumolo ketika pemaparan terkait pembatalan Perda. (Foto: setkab)

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Dinilai menghambat masuknya investasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membatalkan sedikitnya 2.143 peraturan daerah (Perda). Langkah itu dilakukan selama kurun waktu dua tahun di Pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Tak hanya itu, produk yang juga ikut dihapus juga termasuk hasil Kemendagri sendiri, yaitu Peraturan Mendagri (Permendagri) dan Instruksi Mendagri (Inmendagri).

“Permendagri/Inmendagri yang dibatalkan oleh Mendagri sebanyak 111 di tahap pertama dan 159 peraturan di tahap kedua, Perda/ Perkada provinsi yang dibatalkan oleh Mendagri sebanyak 1.765 peraturan, Perda/ Perkada Kabupaten/ kota yang dibatalkan sendiri oleh kepala daerah sebanyak 1.267 peraturan,” tegas Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, ketika Press Briefing “2 Tahun Kerja Nyata Jokowi-JK” di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta, baru-baru ini.

Tjahjo Kumolo juga menambahkan, peraturan-peraturan dan instruksi itu dibatalkan atau dihapus karena menghambat investasi, khususnya dilayanan perizinan serta pengalihan urusan dan yang menghambat pelayanan publik.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengakui, selama dua tahun ini, poros Kemendagri adalah poros pemerintahan mulai dari kepala negara sampai kepala desa itu tegak lurus atau satu kebijakan dengan pemerintah pusat.

“Saya diberikan kewenangan untuk bisa memberikan sanksi memberhentikan, mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan juga diberi kewenangan untuk ikut tanda tangan mengoreksi setiap anggaran pembangunan di daerah,” kata Tjahjo.

Menurut Mendagri, kini setiap kepala daerah sudah kompak dengan pusat dalam memahami visi dan  misi, karena setiap kepala daerah memiliki janji politik kepada masyarakat di daerahnya untuk pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang yang harus ditepati.

Mendagri mengatakan bahwa dua tahun ini tugas Kemendagri Pusat dan Daerah itu hanya dua. Yaitu, keluar memberikan pelayanan kepada masyarakat menyangkut investasi, menyangkut kemudahan mengakses masalah-masalah masyarakat, termasuk KTP Elektronik (KTP El) dan sebagainya. Ke dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan  melakukan perbaikan di sisi perekrutan, sisi anggaran, dan kinerja.

“Untuk tahun kemarin, ada satu daerah yang 83% anggarannya hanya untuk membayar pegawai. Bayangkan kurang dari 20% untuk membangun daerah. Itu sangat-sangat tidak mungkin,” jelas Tjahjo.

Sementara terkait penerbitan Kartu Penduduk Elektronik (KTP El), Mendagri menjelaskan, per hari ini (27/10), dari target wajib E-KTP sebanyak 182.558.494, baru terealisasi 168.237.751 (92,3%) atau masih belum  terpenuhi 667.804 (7,7%).

Paparan Mendagri Tjahjo Kumolo itu dihadiri oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.