Rapat anggota P3SRS Puri Imperium. (Foto:dok.inapex)

JAKARTA, INAPEX.co.id – Terkait konflik kepengurusan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta melakukan mediasi terhadap dua kubu yang mengklaim sebagai Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) Apartemen Puri Imperium.

Hingga saat ini, mediasi belum mencapai kesepakatan atau keputusan terkait P3SRS yang sah. “Dinas Perumahan akan melakukan dulu pengecekan dokumen-dokumen, karena memang kedua belah pihak ini sama-sama melakukan rapat, dan dua-duanya mengajukan permohonan,” ujar Kepala Seksi Pembinaan Penghunian DPRKP DKI Jakarta Ledy Natalia kepada wartawan, di Jakarta, belum lama ini.

Menurut Ledy, pihaknya masih harus melakukan pengecekan sejumlah dokumen yang terkait persoalan P3SRS Apartemen Puri Imperium ini.

Setelah itu, masih dikatakan Ledy, akan dilakukan rapat untuk mengambil keputusan. “Nah kami akan nilai dulu nih mana yang sudah sesuai dengan Permen dan Pergub, nah itu mungkin yang akan kami usulkan untuk bisa dilanjutkan. Mungkin ya, tapi kan belum final,” ujarnya.

Konflik ini berawal ketika masa kepengurusan P3SRS Puri Imperium yang sebelumnya selesai pada Juli 2018.

Rapat pembentukan pengurus baru tidak menghasilkan keputusan lantaran ada pihak yang tidak setuju dengan sistem one man one vote sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik.

Ledy menyebut dualisme selalu jadi masalah dalam pengelolaan apartemen. “Jadi pihak yang satu merasa enggak puas lalu membentuk sendiri P3SRS-nya, itu saja sih. Nah, tugas Dinas Perumahan memediasi mereka kemudian menyelesaikan permasalahannya. Tapi kalau misalkan mereka masih tetap kekeh dengan mengajukan gugatan ke pengadilan ya silakan saja. Itu tidak akan diselesaikan di sini,” katanya.

Ledy mengingatkan, dualisme pengurus ini bisa berdampak pada terjadinya kericuhan warga penghuni apartemen. Oleh sebab itu, pihaknya akan terus melakukan mediasi sampai menemukan kesepakatan.

“Mereka (bisa) tidak percaya sama P3SRS, mereka enggak tahu mereka bisa setor IPL (iuran pengelolaan lingkungan) terus kemudian tagihan air, listriknya ke mana? Ada juga beberapa orang yang akhirnya tidak mau membayar karena mereka pikir enggak ada yang jelas pengurusnya siapa,” ujar Ledy.

“Lalu kemudian kalau bank-bank itu yang sudah berjalan, kalau tanpa SK dari Dinas Perumahan, mereka biasanya tidak akan melegalisasi pembukaan rekening perhimpunan. Biasanya sih kayak gitu itu akan berpengaruh pasti pada pengelolaaan apartemen,” lanjutnya.

Ledy menambahkan, pihaknya tidak bisa terlibat terlalu jauh dan hanya bisa berperan melakukan pembinaan untuk menyelesaikan permasalahan itu.

Ia menghimbau kedua pihak yang bertikai mengutamakan kepentingan warga dan bukan kepentingan pribadi mereka. Ledy berharap agar semua pengurus P3SRS di DKI Jakarta segera melakukan penyesuaian yang mengacu pada Pergub Nomor 132 Tahun 2018.

Para pengembang dan warga apartemen diberi waktu hingga akhir Maret 2019 untuk membentuk kepengurusan P3SRS.

“Jadi intinya semua apartemen di Provinsi DKI Jakarta ini di akhir Maret sudah melakukan penyesuaian, penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, kemudian penyesuaian struktur organisasinya, dan yang terakhir tatib kepenghuniannya,” pungkas Ledy.